Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/12/2020, 14:16 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis survei terkini tentang kepercayaan publik nasional pada vaksin dan vaksinasi Covid-19, Selasa (22/12/2020).

Melalui survei tersebut, SMRC menyatakan, mayoritas warga belum mantap untuk melakukan vaksin Covid-19. Survei dilakukan terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak.

Baca juga: Menko PMK Sebut Vaksinasi Covid-19 Belum Bisa Awal Tahun 2021

Wawancara dilakukan melalui telepon pada 16-19 Desember 2020. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati Wardi menyebut, 40 persen responden menyatakan pikir-pikir dan 17 persen responden menyatakan tidak akan melakukan vaksin.

Hanya 37 persen responden yang menyatakan secara tegas bersedia melakukan vaksin.

"Mayoritas warga tidak mantap mau divaksin dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Tati.

Sementara itu, mereka yang sangat percaya dan percaya dengan keamanan vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah yaitu 56 persen.

 

Mereka yang tidak percaya 23 persen dan lainnya tidak berpendapat.

Baca juga: Jokowi Harap Vaksinasi Covid-19 Munculkan Kepercayaan pada Penanganan Pandemi

Efektivitas vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah untuk membentuk imunitas tubuh dipercayai oleh 55 persen responden, yang tidak percaya 21 persen, dan 24 persen tidak berpendapat.

"Keamanan dan efektivitas vaksin adalah faktor penting yang dipertimbangkan warga untuk melakukan vaksinasi. Maka sosialisasi vaksin itu aman dan efektif harus ditingkatkan," ujar Tati.

Baca juga: Bantu Vaksinasi Covid-19, Polri Kerahkan 9.668 Tenaga Medis hingga 622 Faskes

Menurut dia, berdasarkan survei SMRC pada 30 September-3 Oktober, tokoh yang paling dipercaya untuk menjelaskan pencegahan Covid-19 yaitu dokter (71,5 persen), diikuti presiden (8,6 persen) dan tokoh agama (4,5 persen).

"Utamakan otoritas kesehatan seperti dokter dan ahli virus untuk penerangan ini karena warga lebih percaya pada mereka," ujar dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Nasional
Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Cerita Alam Ganjar soal 'Privilege' dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Cerita Alam Ganjar soal "Privilege" dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Nasional
Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Nasional
PDI-P Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Said Beberkan 4 Alasannya

PDI-P Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Said Beberkan 4 Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com