Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Harap Semuanya Mau Divaksin Covid-19

Kompas.com - 18/12/2020, 14:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap, tak ada yang menolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan sejumlah pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Istana Bogor, Jawa Barat, untuk memberikan bantuan modal kerja.

Mulanya, Jokowi menanyakan kesediaan para pelaku UMKM yang hadir untuk divaksin jika vaksin sudah siap. Namun, tak ada yang mengangkat tangan tanda bersedia.

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

Jokowi kemudian bertanya ulang. Para peserta yang hadir pun nampak mengangkat tangan mereka.

"Saya tanya sekali lagi, siapa yang hadir di sini nanti ingin divaksin? Tadi kok enggak mau?" kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).

"Saya harapkan semuanya mau, tidak ada yang menolak," kata Jokowi.  

Ia mengatakan, pemerintah akan menjamin keamanan vaksin Covid-19. Saat ini, tengah dilakukan pengkajian keamanan vaksin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, pemerintah bakal memastikan kehalalan vaksin. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama telah dilibatkan untuk melihat proses pengujian vaksin hingga ke pabriknya.

"Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan dari vaksin itu," ujar Jokowi.

Jokowi pun kembali menegaskan bahwa ia bakal menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksinasi Covid-19. Hal ini untuk membuktikan bahwa vaksin terjamin keamanannya.

Namun demikian, kata Jokowi, proses vaksinasi di Indonesia akan dilakukan secara bertahap karena jumlah penduduk yang harus divaksin di Tanah Air sangat besar, yakni 67-70 persen atau sekitar 182 juta orang. 

Baca juga: Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Gratis, Berapa Anggaran yang Disiapkan Sri Mulyani?

 

Jokowi mengatakan, pemerintah telah memutuskan menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat.

Sebab, pemerintah menilai, vaksinasi penting untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas guna mengakhiri pandemi Covid-19.

"Ini yang harus kita mengerti kenapa harus minimal 70 persen yang disuntik, supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal, yang namanya herd immunity," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Gratis Dilakukan Bertahap Mulai Januari 2021

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com