Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Pemerintah Tak Akan Terburu-buru Selenggarakan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 18/12/2020, 06:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan vaksinasi Covid-19.

Pemerintah ingin, program ini digelar secara bertanggung jawab sehingga keamanan vaksin harus dipastikan terlebih dahulu.

"Pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi," kata Wiku dalam komferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

"Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berhasiat bagi masyarakat," tuturnya.

Wiku menyebut, keamanan vaksin kini tengah dikaji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin akan dinyatakan aman dan efektif setelah BPOM mengeluarkan emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat.

Bersamaan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang memastikan kehalalan vaksin Covid-19. MUI akan mengeluarkan sertifikat kehalalan seandainya vaksin terbukti halal.

"Pemerintah saat ini masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan POM dan MUI," ujar Wiku.

Baca juga: 643.508 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tingginya Kasus Aktif dan Antisipasi Penularan Saat Libur Panjang

Presiden Joko Widodo, kata Wiku, pada Rabu (16/12/2020) telah memastikan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Upaya ini dilakukan demi menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap vaksin.

Menurut Wiku, hal ini penting untuk mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan komunitas terhadap virus corona.

"Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas ini juga dapat dicapai dengan lebih cepat," kata dia.

Meski tak menyebutkan secara detail, Wiku memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma adalah vaksin terbaik.

Wiku mengingatkan bahwa jumlah penduduk Indonesia begitu besar hingga menduduki peringkat 4 terbanyak di dunia. Oleh karenanya, seandainya herd immunity sudah tercapai di Tanah Air, diharapkan hal ini berkontribusi besar dalam menciptakan kekebalan komunitas secara global.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19.

Semula dirancang dua skema vaksinasi, yakni vaksin subsidi atau gratis, dan mandiri atau berbayar. Rencana ini pun mendapat kritikan dari berbagai kalangan dan masyarakat umum.

Keputusan penggratisan vaksin diumumkan pada Rabu (16/12/2020) oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat dan menghitung ulang keuangan negara.

Baca juga: Satgas Siapkan Fasilitas dan SDM Vaksinasi Covid-19

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com