Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Libur Akhir Tahun, Pemerintah Susun Aturan Kewajiban Tes Covid-19 Pelaku Perjalanan

Kompas.com - 17/12/2020, 19:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan aturan bagi pelaku perjalanan pada libur Natal dan tahun baru.

Salah satu ketentuan dalam aturan itu nantinya memuat syarat keharusan adanya pemeriksaan (testing) Covid-19 bagi pelaku perjalanan.

"Saat ini pemerintah sedang membahas terkait aturan pelaku perjalanan pada libur Natal dan tahun baru," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 di Kulon Progo Didominasi Kontak Erat Pelaku Perjalanan

"Kebijakan yang saat sedang dibahas meliputi persyaratan berupa testing yang harus dilakukan pelaku perjalanan dalam rangka skrining (Covid-19)," lanjutnya.

Wiku menjelaskan, kebijakan yang diambil pemerintah itu merupakan bentuk pencegahan penularan Covid-19 selama libur panjang.

Sebab, berkaca dari sejumlah periode liburan sebelumnya, selalu ada kenaikan kasus Covid-19 setelah libur panjang.

Dengan adanya peraturan yang akan terbit itu, Wiku meminta masyarakat mematuhi seluruh protokol kesehatan yang ada.

"Serta patuhi persyaratan yang berlaku terkait perjalanan di tengah pandemi. Sehingga penularan betul-betul dapat dicegah," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wiku mengingatkan masyarakat tidak meremehkan lonjakan kasus positif Covid-19 yang terjadi setelah libur panjang.

Pasalnya, ada berbagai dampak lanjutan dari lonjakan kasus positif tersebut.

"Lonjakan kasus positif bukanlah hal yang patut diremehkan mengingat lonjakan kasus ini membawa dampak lanjutan lainnya," tutur Wiku.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemda Wajibkan Pelaku Perjalanan dalam Kondisi Sehat

"Seperti berkurangnya jumlah tempat tidur yang tersedia di ruang isolasi maupun ruang ICU, di mana di beberapa daerah kapasitasnya sudah berada di atas 70 persen yang terisi," lanjutnya.

Dampak selanjutnya, yakni bertambahnya tugas penanganan atau treatment dari tenaga kesehatan di rumah sakit.

Lalu, bertambahnya potensi penularan Covid-19 seiring dengan naiknya kasus positif.

"Berikutnya yang terakhir yang paling kita khawatirkan adalah bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19," tambah Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com