Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Kompas.com - 17/12/2020, 11:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat.

"IDI mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden. Karena menempatkan keselamatan masyarakat pada posisi tertinggi," kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI) Slamet Budiarto kepada Kompas.com, Kamis (17/12/2020).

Menurut dia, vaksin yang digratiskan tersebut akan mempercepat masyarakat mendapatkan vaksinasi.

Sebab, masyarakat tidak lagi dipusingkan biaya vaksin yang sebelumnya sempat jadi problema.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Data Calon Penerima Vaksin Covid-19 Gratis

Slamet mengatakan, kini pemerintah perlu menindaklanjuti pengumuman vaksin Covid-19 gratis melalui sosialisasi. 

IDI berjanji akan membantu pemerintah menyosialisasikannnya. 

Selain itu, kata Slamet, IDI siap menjadi organisasi pertama yang divaksin pertama kali nantinya.

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih pada Senin (14/12/2020) saat konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube PB IDI.

Menurut Faqih, pihaknya siap menjadi bagian yang pertama disuntik vaksin Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk mendukung program vaksinasi yang hendak dilakukan pemerintah, selain untuk membangun kepercayaan publik.

"IDI karena dianggap sebagai yang terdepan dalam bidang kesehatan, kami juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," ujar Daeng dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube PB IDI, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

Di samping itu, sikap Jokowi yang menyatakan kesiapan untuk divaksin pertama kali juga disambut baik oleh IDI.

"Artinya Presiden sangat mengayomi masyarakat. Presiden juga menempatkan keselamatan masyarakat pada posisi tertinggi," ucap Slamet.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Keputusan tersebut diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Soal Vaksin Gratis yang Digunakan untuk Vaksinasi Covid-19, Satgas: Tunggu Pemerintah

Selain itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa ia akan menjadi orang yang pertama kali divaksin di Indonesia.

Hal ini demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com