Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kewajiban Swab Test, Pengamat Pariwisata: Kenapa Hanya Bali?

Kompas.com - 16/12/2020, 19:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan swab test bagi wisatawan datang ke Bali melalui jalur udara.

Ia mempertanyakan apa alasan pemerintah menerapkan swab test hanya pada Provinsi Bali.

"Kenapa hanya Bali yang dilakukan? Kenapa tidak seluruh provinsi saja kebijakan ini dilakukan?" kata Azril saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

"Seolah-olah kan ada sesuatu apa gitu untuk membatasi pandemi, tapi provinsi lain tidak diberlakukan, tetap saja minimal rapid test," ujar dia.

Baca juga: Syarat Masuk Bali Terbaru untuk Libur Natal dan Tahun Baru, Tes PCR untuk Perjalanan Udara

Ia menilai bahwa pemerintah terlihat gamang dan setengah hati dalam menerapkan kebijakan swab test.

Azril sendiri mengaku setuju dengan kebijakan swab test karena memang dianggap lebih baik daripada rapid test. Akan tetapi, kebijakan itu akan lebih baik jika diterapkan ke semua daerah.

"Kalau seandainya mau diberlakukan semua daerah ya saya setuju sekali, itu lebih baik daripada rapid test. Dari dulu kan sudah dibilang kalau mau lihat imunitas itu bukan dengan rapid test, tapi dengan swab. Itu yang terbaik," ujarnya.

Azril mengatakan, jika hanya Bali yang diterapkan swab test, maka virus akan tetap menyebar ke daerah lain yang tidak menerapkan.

"Virusnya ya tetap saja menyebar ke daerah lain. Kalau mau cegah Covid bukan itu caranya dengan hanya terapkan ke Bali. Karena orang tetap saja pergi ke mana-mana. Tujuan mereka jadi bukan Bali, jadi Bali saja yang berkurang, tempat lain tetap penuh," ucap dia.

Baca juga: Kekecewaan Pelaku Pariwisata Bali karena Syarat Swab PCR bagi Wisatawan

Azril berpendapat, semua orang akan setuju dengan adanya swab test. Namun, yang menjadi masalah selama ini adalah soal harga swab test yang masih tinggi.

Ia berujar, seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi harga tinggi swab test itu dengan cara memberi subsidi.

"Masalahnya adalah harganya tinggi kan swab itu. kenapa enggak disubsidi saja oleh pemerintah, jadi yang kedua ini masalah harga. Jadi orang itu cancel, saya yakin 100 persen itu karena biaya, bukan karena swab-nya, swab-nya mereka setuju, sangat setuju untuk mengamankan diri sendiri," tuturnya.

"Tapi biayanya kan kurang lebih swab itu Rp 1 juta. Kalau mereka berlibur lama, ya jelas biayanya mahal. Sedangkan rapid hanya Rp 100.000 paling murah. Ya jelas mereka saat ini masih banyak pilih rapid test," kata Azril.

Baca juga: Luhut Minta Mal di DKI Tutup Jam 7 Malam, Pengamat: Pemerintah Galau

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com