Soal Kewajiban Swab Test, Pengamat Pariwisata: Kenapa Hanya Bali?

Kompas.com - 16/12/2020, 19:36 WIB
Bali menjadi salah satu dari tiga destinasi wisata Indonesia yang menjadi tujuan favorit wisatawan asal Selandia Baru Dok. Humas Kemenpar RIBali menjadi salah satu dari tiga destinasi wisata Indonesia yang menjadi tujuan favorit wisatawan asal Selandia Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan swab test bagi wisatawan datang ke Bali melalui jalur udara.

Ia mempertanyakan apa alasan pemerintah menerapkan swab test hanya pada Provinsi Bali.

"Kenapa hanya Bali yang dilakukan? Kenapa tidak seluruh provinsi saja kebijakan ini dilakukan?" kata Azril saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

"Seolah-olah kan ada sesuatu apa gitu untuk membatasi pandemi, tapi provinsi lain tidak diberlakukan, tetap saja minimal rapid test," ujar dia.

Baca juga: Syarat Masuk Bali Terbaru untuk Libur Natal dan Tahun Baru, Tes PCR untuk Perjalanan Udara

Ia menilai bahwa pemerintah terlihat gamang dan setengah hati dalam menerapkan kebijakan swab test.

Azril sendiri mengaku setuju dengan kebijakan swab test karena memang dianggap lebih baik daripada rapid test. Akan tetapi, kebijakan itu akan lebih baik jika diterapkan ke semua daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau seandainya mau diberlakukan semua daerah ya saya setuju sekali, itu lebih baik daripada rapid test. Dari dulu kan sudah dibilang kalau mau lihat imunitas itu bukan dengan rapid test, tapi dengan swab. Itu yang terbaik," ujarnya.

Azril mengatakan, jika hanya Bali yang diterapkan swab test, maka virus akan tetap menyebar ke daerah lain yang tidak menerapkan.

"Virusnya ya tetap saja menyebar ke daerah lain. Kalau mau cegah Covid bukan itu caranya dengan hanya terapkan ke Bali. Karena orang tetap saja pergi ke mana-mana. Tujuan mereka jadi bukan Bali, jadi Bali saja yang berkurang, tempat lain tetap penuh," ucap dia.

Baca juga: Kekecewaan Pelaku Pariwisata Bali karena Syarat Swab PCR bagi Wisatawan

Azril berpendapat, semua orang akan setuju dengan adanya swab test. Namun, yang menjadi masalah selama ini adalah soal harga swab test yang masih tinggi.

Ia berujar, seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi harga tinggi swab test itu dengan cara memberi subsidi.

"Masalahnya adalah harganya tinggi kan swab itu. kenapa enggak disubsidi saja oleh pemerintah, jadi yang kedua ini masalah harga. Jadi orang itu cancel, saya yakin 100 persen itu karena biaya, bukan karena swab-nya, swab-nya mereka setuju, sangat setuju untuk mengamankan diri sendiri," tuturnya.

"Tapi biayanya kan kurang lebih swab itu Rp 1 juta. Kalau mereka berlibur lama, ya jelas biayanya mahal. Sedangkan rapid hanya Rp 100.000 paling murah. Ya jelas mereka saat ini masih banyak pilih rapid test," kata Azril.

Baca juga: Luhut Minta Mal di DKI Tutup Jam 7 Malam, Pengamat: Pemerintah Galau

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, wisatawan yang hendak berkunjung ke Bali wajib melakukan pemeriksaan Covid-19.

Hal itu berlaku bagi wisatawan yang menempuh jalur udara maupun jalur darat.

"Wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR pada H-2 sebelum penerbangan ke Bali," ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020).

Sementara itu, wisatawan yang menempuh jalur darat diwajibkan melakukan rapid test antigen pada H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali.

Luhut meminta Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menhub untuk segera mengatur prosedurnya.

“Saya minta SOP untuk penggunaan rapid test antigen segera diselesaikan,” kata Luhut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X