Kompas.com - 16/12/2020, 06:29 WIB
Petugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPetugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah mengamankan 3 juta dosis stok vaksin Covid-19 siap pakai dari Sinovac. Sebanyak 1,2 juta dosis stok vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah tiba di Tanah Air sejak 6 Desember.

Sisanya sebanyak 1,8 juta dosis vaksin siap pakai akan tiba di Indonesia pada Januari 2021.
Selain itu, pada 2021, Sinovac juga akan mengirim 45 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 yang tiba secara bertahap selama dua gelombang.

Kendati demikian, vaksin dari Sinovac hingga kini belum diketahui tingkat efikasinya (kemanjuran). Padahal, tingkat efikasi merupakan unsur penentu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan izin edar darurat suatu vaksin atau obat.

Baca juga: Efektivitas Vaksin Covid-19 Sinovac Belum Diketahui, Bahayakah jika Dilanjutkan?

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka menyatakan, tingkat efikasi vaksin buatan Sinovac belum diketahui lantaran proses uji klinis tahap ketiga belum selesai.
Oleh karena itu, BPOM masih menunggu hasil analisis data efikasi vaksin buatan Sinovac.

Barulah setelah itu kajian menyeluruh untuk menerbitkan izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac bisa dimulai.

“BPOM memberikan persetujuan dengan harus berdasarkan data keamanan dan efikasi vaksin yang diperoleh dari uji klinik. Selain data keamanan dan efikasi, diperlukan data mutu vaksin yang diperoleh dari penjaminan mutu produk dan proses produksi,” kata Lucia saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dilematis

Langkah pemerintah membeli vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang belum diketahui tingkat efikasinya tentu sangat berisiko. Pasalnya, belum tentu jutaan dosis vaksin yang telah didatangkan itu bisa digunakan.

Sebabnya, jika ternyata tingkat efikasinya rendah, vaksin tersebut tidak bisa digunakan lantaran tak cukup ampuh menstimulasi antibodi untuk menangkal virus corona.

Baca juga: 5 Hal Seputar Vaksin Sinovac yang Diketahui Sejauh Ini

Jika vaksin tersebut dipaksakan untuk disuntikkan ke masyarakat, hasilnya akan sia-sia karena masyarakat yang sudah diberikan vaksin tetap akan saling menulari.

Akibatnya, target herd imunity (imunitas kelompok) yang ditargetkan sebesar 70 persen dari populasi penduduk Indonesia tidak tercapai.

Padahal, syarat berakhirnya pandemi ialah tercapainya herd imunity sebesar 70 persen dengan penyuntikan vaksin sehingga penularan di dalam populasi bisa tehenti.

Pemerintah pun mengungkapkan tak mudah untuk memperoleh stok vaksin Covid-19 lantaran hampir semua negara di dunia berlomba-lomba mendapatkannya.

Hal itu disampaikan juru bicara vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IX: Pengadaan Vaksin Covid-19 Sinovac Cacat Prosedur

Nadia menyatakan, pemerintah tetap membeli vaksin dari Sinovac meskipun tingkat efikasinya belum jelas karena berbagai pertimbangan.

Ia menyadari tingkat efikasi menjadi pertimbangan utama dalam membeli vaksin dari produsen. Kendati demikian, diplomasi bilateral dalam upaya mengamankan stok vaksin Covid-19 juga memiliki peranan penting.

Nadia mengatakan, untuk saat ini baru Sinovac yang bisa memenuhi komitmen pengadaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia. Di tengah perlombaan mengamankan stok vaksin, pemerintah yang lebih dulu menjalin kerja sama dengan Sinovac mau tak mau mendahulukan pemesanan vaksin dari perusahaan biofarmasi asal China itu.

Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah mendahulukan kedatangan vaksin Covid-19 dari Sinovac ketimbang dari produsen lainnya yang memiliki tingkat efikasi tinggi seperti AstraZeneca (tingkat efikasi 70 persen), Pfizer (tingkat efikasi 90 persen), dan Moderna (tingkat efikasi 90 persen).

“Mendatangkan vaksin ke Indonesia merupakan juga bagian dari diplomasi bilateral ya. Jadi tergantung kapan komitmen penyedia untuk bisa mengirimkan vaksin ke Indonesia, dan komitmen yang diterima saat ini dapat dipenuhi Sinovac,” ujar Nadia.

Baca juga: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac Didistribusikan di Luar Jawa dan Bali

Pemerintah tak boleh gegabah

Adapun epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo memahami upaya yang dilakukan pemerintah menghadapi dilema tersebut.

Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah tak boleh gegabah dan harus mempertimbangkan risiko pembelian vaksin yang belum diketahui tingkat efikasinya.

Risiko yang dihadapi pemerintah adalah bisa saja nantinya tingkat efikasi dari vaksin Sinovac rendah dan tak cukup kuat untuk menangkal virus corona.

Windhu mengatakan, tingkat efikasi vaksin Sinovac akan keluar setidaknya pada Januari 2021, seiring dengan selesainya uji klinis tahap ketiga vaksin tersebut di China dan sejumlah negara lainnya.

Adapun tingkat efikasi vaksin Sinovac yang diujikan di Bandung, Jawa Barat, baru akan diketahui pada Maret 2021.

Baca juga: Biden Akan Disuntik Vaksin Covid-19 di Depan Umum

Ia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan alternatif lain bila nantinya ternyata tingkat efikasi vaksin buatan Sinovac itu rendah. Sebab, pemerintah tidak bisa memaksakan penyuntikan vaksin yang tingkat efikasinya rendah kepada masyarakat.

Ia pun meyakini BPOM memiliki independensi yang tinggi untuk menentukan apakah vaksin buatan Sinovac itu layak mendapatkan izin edar darurat.

“Kalau tingkat efikasi rendah, kemudian keamanan rendah, tentu BPOM tak akan keluarkan izin edar darurat. Tetapi, ada kemungkinan itu akan tidak mendapatkan lampu hijau. Saya percaya BPOM memiliki independensi yang baik,” ujar Windhu.

“Itu tidak boleh dipaksakan digunakan karena melanggar etik. Obat dan vaksin yang tidak aman dan tidak manjur tidak bisa digunakan manusia,” lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.