Wakil Ketua Komisi IX: Pengadaan Vaksin Covid-19 Sinovac Cacat Prosedur

Kompas.com - 11/12/2020, 12:18 WIB
Petugas menyemprotkan disinfektan ke kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPetugas menyemprotkan disinfektan ke kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Ansory Siregar menyampaikan kritik terhadap pengadaan vaksin Covid-19 merk Sinovac yang diproduksi perusahaan farmasi asal Cina.

Menurut Ansory, pengadaan vaksin Covid-19 itu cacat prosedur. Sebab, vaksin didatangkan terlebih dahulu sebelum ada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM.

"Istilahnya ini cacat mendatangkan vaksin itu," kata Ansory menginterupsi rapat paripurna DPR, Jumat (11/12/2020).

Baca juga: 598.933 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Pembelian Vaksin Sinovac-Novavax

Pada tahap awal, pemerintah berencana menyediakan tiga juta dosis vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah datang pada akhir pekan lalu. Sementara itu, 1,8 juta dosis akan tiba pada tahap berikutnya.

Ia meminta pemerintah agar menunda kedatangan 1,8 juta dosis vaksin sampai BPOM menerbitkan EUA untuk Sinovac.

"Tolong yang 1,8 juta lagi yang mau datang Januari, sebelum ada izin dari BPOM atau belum juga ada tahap uji klinis III dari PT Bio Farma, tunggu," ujar Ansory.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Sri Rahayu sepakat bahwa pemberian vaksin bagi masyarakat harus dilakukan secara hati-hati.

Baca juga: Penjelasan Satgas soal Kriteria Vaksin Covid-19 yang Berkualitas...

Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun sudah memahami bahwa vaksin bisa diberikan setelah ada izin penggunaan darurat dari BPOM.

"Memang sebaiknya kita harus menunggu itu supaya tidak ada implikasi terhadap kesehatan rakyat Indonesia," kata Rahayu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X