Luhut Minta Mal hingga Tempat Hiburan di DKI Tutup Pukul 19.00 WIB

Kompas.com - 16/12/2020, 06:19 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi terkait menghadapi bencana banjir 2020-2021 di Jakarta, Senin (30/11/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi terkait menghadapi bencana banjir 2020-2021 di Jakarta, Senin (30/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat tahun baru yang berpotensi mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus penularan virus corona. Kebijakan ini diminta untuk diimplementasikan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Selain itu, hal ini juga dilakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Luhut Minta Anies Perketat WFH hingga 75 Persen, Wagub DKI: Kami Dukung Kebijakan Pak Menko

 

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mal, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi itu meminta pemilik pusat perbelanjaan memberikan keringanan biaya penyewaan dan service charge kepada para tenant (penyewa).

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antara pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga meminta Anies untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga 75 persen.

Selain DKI Jakarta, Luhut menyebut ada tujuh provinsi lain yang mengalami kenaikan jumlah kasus Covid-19, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Luhut meminta optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

“Pemerintah daerah saya minta juga mengetatkan pembatasan sosial berdasarkan konteks urban dan suburban/rural,” tuturnya.

Baca juga: Luhut: Wisatawan yang Berkunjung ke Bali Wajib Tes Covid-19 H-2

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Nasional
Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Nasional
Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Nasional
Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Nasional
Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Nasional
Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Nasional
Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X