JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan sebetulnya pemerintah memiliki kemampuan untuk menggratiskan layanan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh kalangan masyarakat.
Tauhid meminta pemerintah mengedepankan kepentingan kesehatan daripada ekonomi. Menurutnya, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika tidak ada perbaikan kesehatan.
"Kesehatan adalah basic. Kita tidak bicara pemulihan ekonomi kalau kesehatan tidak ada yang menanggung. Sumber duitnya ada, karena ada yang tidak terserap di 2020 banyak. (Pemerintah) mampu. Pakai saja untuk 2021," kata Tauhid saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).
Dengan asumsi harga satu dosis vaksin Rp 450.000, maka dibutuhkan sekitar Rp 145 triliun untuk membeli 320 juta dosis vaksin.
Baca juga: Mungkinkah Vaksin Covid-19 di Indonesia Gratis untuk Semua? Ini Jawaban Pemerintah
Meski terdengar begitu besar, Tauhid mengatakan pemerintah bisa menganggarkan dana untuk vaksinasi itu. Tauhid mengatakan, pemerintah dapat memakai sisa anggaran yang tak terserap pada 2020 yang diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.
Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan realokasi anggaran pada 2021 yang tidak begitu mendesak demi pemenuhan layanan vaksinasi bagi masyarakat.
"Kalau pemerintah sayang dengan nyawa warganya, ya itu harus diberikan," ujarnya.
Ia mengatakan, program vaksin yang inklusif dan bisa diakses seluruh lapisan masyarakat akan semakin mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi yang diinginkan pemerintah.
Diketahui, saat ini pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 lewat skema vaksin program dan mandiri. Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri.
Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara.
Baca juga: Saat Pemerintah Didesak untuk Gratiskan Vaksin Covid-19...
Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.
Menurut Tauhid, dengan melepaskan vaksin secara bebas, ada sebagian masyarakat yang terbebani dan akhirnya memilih tidak melakukan vaksinasi.
Selain itu, dikhawatirkan ada oknum yang memanfaatkan vaksin Covid-19 menjadi bisnis gelap.
"Ini kan bahaya. Kalau negara menggratiskan di pusat-pusat layanan kesehatan, orang tidak akan berpikir," ucap Tauhid.
Bebani anggaran