Kemendagri Bantah Ada Perlakuan Khusus di Pelaksanaan Pilkada Medan

Kompas.com - 11/12/2020, 15:17 WIB
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah telah memberi perlakukan khusus dalam pelaksanaan Pilkada Medan 2020.

Hal itu ungkapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Jumat (11/12/2020).

"Jadi, tidak ada kekhususan, tidak ada perlakuan khusus semua hanya memonitoring dan melakukan pemantauan," kata Akmal.

Akmal tidak menampik bahwa ada tim dari Kemendagri yang datang untuk melakukan monitoring ke Medan.

Namun, ia menegaskan tim monitoring semacam itu juga diturunkan ke daerah lainnya yang melaksanakan Pilkada 2020.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkada Medan karena Ada Paslon Menantu Presiden

"Kami juga melakukan pemantauan sampai ke Jayapura, kami juga melakukan pemantauan di Balikpapan, kami juga melakukan pemantauan di seluruh daerah-daerah yang melaksanakan pilkada," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akmal juga memastikan semua tim yang diturunkan untuk melakukan monitoring semuanya adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap netral.

Ia pun menjamin semua petugas yang menjadi bagian dari tim monitoring bekerja secara profesional.

"Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," ucap dia.

Sebelumnya, mewakili Sekretariat Jenderal Kemendagri, Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II, William yang hadir dalam rapat mengatakan, dirinya mendapat tugas memantau jalannya Pilkada Kota Medan.

Baca juga: Real Count KPU Pilkada Medan Data 26,21 Persen: Bobby-Aulia 52,8 Persen dan Akhyar-Salman 47,2 Persen

Alasannya, salah satu pasangan calon (paslon) adalah menantu Presiden Jokowi yakni Bobby Afif Nasution.

"Kita diberi amanat harus ada orang dari Kemendagri yang ikut memantau Pilkada Medan. Kedua, tingkat partisipasi dalam pilkada ini juga perlu terus ditingkatkan. Alasannya karena salah satu paslon menantu presiden. Kedua, tingkat partisipasi dalam pilkada ini juga harus ditingkatkan," kata William.

Dia menargetkan, tingkat partisipasi sebesar 77,5 persen sesuai yang ditargetkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika terpenuhi, maka paslon yang terpilih memiliki derajat legitimasi yang tinggi. Dampaknya saat penyelenggaraan pemerintahan, paslon terpilih akan membentuk sistem pemerintahan yang baik dari segi birokrat, pelayanan dan perencanaan pembangunan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X