Kemendagri Klaim Belum Dapat Laporan Pelanggaran di Hari-H Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau pelaksanaan pemungutan suara atau pencoblosan pada Pilkada Serentak, Rabu (9/12/2020) pagi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulis yang dilihat di situs Kemendagri mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang menugaskan secara khusus kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pemantauan.

"Mendagri menugaskan kepada seluruh jajaran Kemendagri untuk melakukan pemantauan di lapangan, baik itu secara fisik maupun non-fisik," kata Benni.

Baca juga: Masih Ada Warga yang Belum Rekam E-KTP Jelang Pilkada 2020, Kemendagri Beralasan Begini

Ia mengklaim, dengan pemantauan dari tim yang diterjunkan tersebut, segala aspek penyelenggaraan Pilkada dapat dipastikan berjalan dengan baik.

Benni juga mengatakan, laporan dari desk Pemilu di Kemendagri pagi ini menunjukkan keamanan yang terjamin pada pelaksanaan Pilkada.

"Kemudian SDM penyelenggara juga cukup lengkap, APD yang tersedia memadai, dan proses pemungutan suara sudah berlangsung. Ini daerah yang kita sinyalir cukup agak berat untuk melaksanakannya," ujar Benni.

Hingga kini, pihaknya mengaku belum mendapat informasi maupun laporan dugaan adanya pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara di Pilkada 2020.

Baca juga: Mahfud MD: Ketaatan Protokol Kesehatan di Pilkada Capai 92 Persen

Kendati demikian, ia mengakui bahwa sebelum pencoblosan ada laporan-laporan di antaranya netralitas ASN, ketidaksiapan di lapangan.

"Tapi Alhamdulillah sampai kemarin sudah bisa diatasi. Jadi sampai hari ini kita belum mendapatkan laporan-laporan apakah serangan fajar, tapi nanti kita akan tunggu progres laporan di lapangan," kata dia.

Adapun Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori juga turut turun ke lapangan memantau langsung jalannya proses pencoblosan surat suara pada Rabu (9/12/2020).

"Dari pantauan yang kami lakukan, secara umum berjalan baik, kami terus terang saja sesuai arahan Pak Mendagri untuk memantau ini terutama bagaimana penanganan Covid, supaya tidak ada klaster baru dalam Pilkada," kata Hudori.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkada Medan karena Ada Paslon Menantu Presiden