Kompas.com - 09/12/2020, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 79.241 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinyatakan reaktif Covid-19.

Hal tersebut diungkap oleh Komisioner KPU Ilham Saputra, berdasarkan data yang dikumpulkan sejak 2 hingga 7 Desember 2020, untuk pelaksanaan rapid test pada 23 November hingga 7 Desember 2020.

Dari angka tersebut tercatat ada 10.087 orang menjalani isolasi mandiri, 19.897 orang telah menjalani swab test.

Kemudian 5.115 orang KPPS menjalani rapid test ulang, 4.824 orang KPPS sudah diganti dan 39.318 orang masih menunggu laporan lebih lanjut.

Baca juga: Cerita Petugas KPPS Datangi Rumah Pemilih yang Terbaring Sakit

Adapun total KPPS dalam Pilkada 2020 sebanyak 2.054.045 orang, keseluruhan KPPS yang sudah rapid sebanyak 1.739.618 orang.

Sementara juga sudah ada 19.631 surat keterangan influenza, sedangkan 294.796 orang masih dalam proses input data.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya memang menerima beberapa laporan terkait adanya petugas KPPS yang mendapat hasil pemeriksaan reaktif Covid-19.

Namun, Arief tidak menyebut berapa angka pasti petugas KPPS yang terjangkit Covid-19 berdasarkan laporan yang diterima KPU.

Baca juga: Kasus-kasus Petugas KPPS di Indonesia yang Dinyatakan Positif Covid-19, Jateng Ada 968 Orang

"Kalau mereka tidak bebas dari virus Covid-19 saya minta mereka dilakukan penggantian," kata Arief di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (8/12/2020)

Ia pun sudah meminta KPU Daerah untuk melakukan pergantian jika ada petugas yang dinyatakan reaktif.

Kendati demikian, lanjut Arief, apabila tidak sempat dilakukan pergantian, TPS masih bisa bekerja dengan komposisi lima orang KPPS.

Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh KPPS yang dinyatakan reaktif Covid-19 akan dikerjakan oleh KPPS lainnya yang tersisa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Nasional
KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.