Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Sementara, Bawaslu Catat 1.454 TPS Tak Sediakan Tempat Cuci Tangan Memadai

Kompas.com - 09/12/2020, 15:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) ditemukan tidak menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai pada saat penyelenggaraan proses pemungutan suara, Rabu (9/12/2020).

Padahal, keberadaan sanitasi yang baik merupakan salah satu ketentuan yang diibuat oleh penyelenggara pemilu, terutama dalam rangka mendukung tegaknya protokol kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona.

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menerima laporan terkait adanya perlengkapan yang kurang lainnya di TPS. Laporan itu diterima secara realtime melalui Sistem Pengawas Pemilu (Siwaslu). 

"Perlengkapan pemungutan suara yang kurang di saat TPS itu dibuka terjadi di 1.803 TPS. Kemudian tidak ada lokasi tempat cuci tangan di TPS sebagaimana ini menjadi standar protokol kesehatan yang diterapkan, ini terjadi di 1.454 TPS," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam Live Streaming Hasil Pengawasan Proses Pemungutan Suara di channel Youtube Bawaslu RI, Rabu (9/12/2020).

Baca juga: Bawaslu: 1.420 TPS Penempatannya Tidak Sesuai Standar Protokol Kesehatan

Bawaslu, kata dia, melakukan pemantauan terhadap lebih dari 290.000 TPS. Adapun informasi yang masuk hingga pukul 13.30 WIB, sementara baru berasal dari 100.995 TPS.

Adapun temuan lainnya, imbuh Afifuddin, yaitu adanya ribuan TPS yang tidak memasang list Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sekitar lokasi. Padahal, daftar tersebut seharusnya dipasang untuk memudahkan masyarakat yang hendak mencoblos.

"Masih ada sekitar 1.727 TPS yang tidak memasang DPT," terangnya.

Demikian halnya, imbuh dia, tidak dipasangnya informasi mengenai pasangan calon, berupa visi, misi, program serta biodata singkat paslon. Informasi itu diketahui berdasarkan temuan di 1.983 TPS.

Selain itu, surat suara yang tertukar juga masih ditemukan di 2.324 TPS. Afifuddin berpendapat, hal ini bisa terjadi karena kesalahan pengiriman dan lainnya.

Lalu, masih ditemukan pembukaan TPS lebih dari pukul 07.00 WIB yang sebagaimana dijadwalkan. 

"Sebagaimana kita tahu TPS itu harusnya sudah buka pukul 07.00 di seluruh Indonesia. Masih ada 5.513 TPS yang agak telat bukanya. Ini sebagiannya dipengaruhi oleh faktor beberapa perlengkapan yang belum ada dan seterusnya," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Tertibkan 409.796 Unit Alat Peraga Kampanye

Di samping juga ada saksi yang ditemukan menggunakan atribut paslon di 1.487 TPS.

Afifuddin memastikan informasi yang masuk ke Bawaslu akan terus diperbarui seiring dengan data yang masuk di Siwaslu.

"Kami akan meng-update karena ini sifatnya adalah realtime yang bisa kita dapatkan dari jajaran," kata Afifuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com