Salin Artikel

Data Sementara, Bawaslu Catat 1.454 TPS Tak Sediakan Tempat Cuci Tangan Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan tempat pemungutan suara (TPS) ditemukan tidak menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai pada saat penyelenggaraan proses pemungutan suara, Rabu (9/12/2020).

Padahal, keberadaan sanitasi yang baik merupakan salah satu ketentuan yang diibuat oleh penyelenggara pemilu, terutama dalam rangka mendukung tegaknya protokol kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona.

Tak hanya fasilitas yang kurang memadai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menerima laporan terkait adanya perlengkapan yang kurang lainnya di TPS. Laporan itu diterima secara realtime melalui Sistem Pengawas Pemilu (Siwaslu). 

"Perlengkapan pemungutan suara yang kurang di saat TPS itu dibuka terjadi di 1.803 TPS. Kemudian tidak ada lokasi tempat cuci tangan di TPS sebagaimana ini menjadi standar protokol kesehatan yang diterapkan, ini terjadi di 1.454 TPS," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam Live Streaming Hasil Pengawasan Proses Pemungutan Suara di channel Youtube Bawaslu RI, Rabu (9/12/2020).

Bawaslu, kata dia, melakukan pemantauan terhadap lebih dari 290.000 TPS. Adapun informasi yang masuk hingga pukul 13.30 WIB, sementara baru berasal dari 100.995 TPS.

Adapun temuan lainnya, imbuh Afifuddin, yaitu adanya ribuan TPS yang tidak memasang list Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sekitar lokasi. Padahal, daftar tersebut seharusnya dipasang untuk memudahkan masyarakat yang hendak mencoblos.

"Masih ada sekitar 1.727 TPS yang tidak memasang DPT," terangnya.

Demikian halnya, imbuh dia, tidak dipasangnya informasi mengenai pasangan calon, berupa visi, misi, program serta biodata singkat paslon. Informasi itu diketahui berdasarkan temuan di 1.983 TPS.

Selain itu, surat suara yang tertukar juga masih ditemukan di 2.324 TPS. Afifuddin berpendapat, hal ini bisa terjadi karena kesalahan pengiriman dan lainnya.

Lalu, masih ditemukan pembukaan TPS lebih dari pukul 07.00 WIB yang sebagaimana dijadwalkan. 

"Sebagaimana kita tahu TPS itu harusnya sudah buka pukul 07.00 di seluruh Indonesia. Masih ada 5.513 TPS yang agak telat bukanya. Ini sebagiannya dipengaruhi oleh faktor beberapa perlengkapan yang belum ada dan seterusnya," ucapnya.

Di samping juga ada saksi yang ditemukan menggunakan atribut paslon di 1.487 TPS.

Afifuddin memastikan informasi yang masuk ke Bawaslu akan terus diperbarui seiring dengan data yang masuk di Siwaslu.

"Kami akan meng-update karena ini sifatnya adalah realtime yang bisa kita dapatkan dari jajaran," kata Afifuddin.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/09/15351421/data-sementara-bawaslu-catat-1454-tps-tak-sediakan-tempat-cuci-tangan

Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke