Politisi PKB Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet setelah Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Menurut Karding, ada atau tidak menteri yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, isu perombakan kabinet sudah menguat sejak lama.

"Saya menduga reshuffle akan dilaksanakan setelah pilkada 9 Desember. Tinggal jumlah yang di-reshuffle berapa dan siapa saja, tentu kita tidak tahu," ujar Karding saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Jangan Sampai Menteri Jadi Beban Presiden karena Perilaku Korup

Karding mengatakan, publik tinggal menunggu siapa saja menteri yang akan diganti. Perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Namun, selain Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjaring OTT KPK, Karding berpendapat ada menteri lain yang berkinerja kurang baik di mata publik.

"Soal siapa dan dari partai apa atau profesional siapa, itu sepenuhnya tergantung Pak Jokowi dan komunikasi politiknya dengan partai-partai pendukung," ucapnya.

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Keharusan

Secara terpisah, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan presiden harus segera merombak kabinet setelah ada dua menteri terjerat kasus korupsi.

Menurut Dedi, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Edhy dan Juliari dapat mengikis kepercayaan publik pada presiden.

"Tindakan korupsi dua menteri ini berdampak tidak saja pada proses kerja pemerintah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik pada Presiden. Sehingga perlu dilakukan perombakan kabinet," kata Dedi saat dihubungi.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Ia pun meminta Jokowi lebih banyak memilih sosok profesional daripada politisi. Terutama, mereka yang menggantikan Edhy dan Juliari di kursi Menteri KP dan Mensos.

Sebab, kata Dedi, menteri dari kalangan partai politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga iklim kerjanya sulit terlepas dari kepentingan politik.

"Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari Parpol. Sepanjang pemerintah Presiden Jokowi, semua koruptor definitif atau bukan, didominasi kader Parpol," ucapnya.