JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, ada sejumlah kalangan yang akan diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19.
Prioritas pertama diberikan kepada para garda terdepan penanganan pandemi virus corona.
"Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, prioritas yang akan diberikan imunisasi nanti adalah mereka yang berada di garis depan yaitu para petugas medis, kemudian petugas non medis, termasuk TNI dan Polri," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020).
Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Tiba di Indonesia
Kelompok kedua yakni yang memiliki risiko tinggi tertular atau membawa virus, seperti pekerja, para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan para pekerja di sektor industri.
Selanjutnya, prioritas diberikan kepada mereka yang bertugas melakukan penelusuran atau tracking kasus Covid-19. Terakhir, kalangan pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik.
Selain dari segi profesi, prioritasi vaksin Covid-19 juga dilakukan dengan memperhatikan faktor geospasial.
"Perlu saya tegaskan apa yang diamanatkan oleh Presiden pada rapat rapat kabinet terbatas, bahwa di dalam vaksinasi ini ada dua yang harus diperhatikan. Di samping tadi ini mereka yang berada di garda depan, itu juga harus memperhatikan tentang geospasial," ujar Muhadjir.
Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah, Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia
Dengan pertimbangan ini, lokasi yang terdapat penumpukan partikel virus harus lebih diutamakan agar vaksin bisa lebih efisien dan tidak asal mendistribusikan.
Menurut Muhadjir, standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengenai rasio jumlah penduduk yang harus diberi vaksin tidak bisa sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Sebab, intensitas penduduk yang terpapar virus di tiap daerah tidak sama.
Oleh karenanya, lanjut dia, rencana vaksinasi harus dipetakan dengan matang dan kalangan penerima vaksin harus terseleksi.
"Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan peta siapa saja yang harus divaksin, dan siapa yang boleh dianggap tidak beresiko kalau seandainya tidak divaksin, terutama berkaitan dengan lokasi atau tempat di mana mereka berada," kata Muhadjir.
"Juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain," tuturnya.
Baca juga: Pemerintah Keluarkan Rp 637,3 Miliar untuk Pengadaan Vaksin Covid-19
Sebelumnya diberitakan, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.
Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.