Rapat dengan KSP, Anggota Komisi II Pertanyakan Kinerja Stafsus Milenial Jokowi

Kompas.com - 07/12/2020, 18:08 WIB
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nz ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Maruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Ketujuh stafsus milenial tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A./nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mohamad Muraz mempertanyakan laporan kinerja staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial. Sebab menurut Muraz, tata kerja stafsus milenial selama ini tidak jelas.

"Kami juga ingin informasi laporan kinerja dari stafsus milenial ini seperti apa sebetulnya, kemudian manfaat yang bisa diambil dari mereka terhadap kinerjanya," kata Muraz dalam rapat kerja Komisi II dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Mensesneg dan Menseskab secara virtual, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Saat Surat Perintah Stafsus Milenial Dikritik Ombudsman

Muraz mengatakan, tindakan stafsus milenial sering kali menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Bahkan, mengarah pada pidana.

Ia mencontohkan, stafsus milenial Aminuddin Maruf yang menerbitkan surat perintah kepada Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

"Ini pembinaannya di bidang siapa, tentang tata laksana sehingga yang muncul image di masyarakat stafsus ini sering terjadi kesalahan yang notabennya membawa ke yang bersangkutan ke arah pidana," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman: Surat Perintah dari Stafsus Milenial Aminuddin Maruf Berpotensi Malaadministrasi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada dengan Muraz, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil juga meminta penjelasan terkait pengelolaan tata kerja stafsus milenial.

"Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat kejelasan bagaimana pengelolaan terhadap mereka sehingga dalam tanda kutip sering blunder sehingga dalam tanda kutip membuat presiden di-bully," kata Nasir.

Menanggapi hal tersebut,  Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Ratih Nurdiati mengatakan, stafsus milenial dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Oleh karenanya, kata Ratih, laporan kinerja stafsus milenial diberikan langsung oleh presiden.

"Bagaimana laporan kinerja, mengukur kinerjanya, itu merupakan juga kewenangan pemberi tugas dalam hal ini adalah langsung oleh presiden," kata Ratih.

Baca juga: Beredar Surat Stafsus Milenial Jokowi Perintahkan Mahasiswa PTKIN Hadiri Pembahasan UU Cipta Kerja

Lebih lanjut, Ratih mengatakan, terkait tindakan stafsus milenial dalam menerbitkan surat perintah, hal tersebut tidak akan terjadi lantaran sudah dikeluarkannya aturan baru.

Ia menjelaskan, setiap surat yang ingin diterbitkan harus mendapatkan izin dari Sekretaris Kabinet.

"Kita semua berharap dengan aturan seperti itu, maka akan reda, hilanglah persoalan yang menggangu kita selama ini," ucap Ratih.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X