Salin Artikel

Menko PMK Ungkap Kelompok yang Diprioritaskan dalam Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, ada sejumlah kalangan yang akan diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19.

Prioritas pertama diberikan kepada para garda terdepan penanganan pandemi virus corona.

"Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, prioritas yang akan diberikan imunisasi nanti adalah mereka yang berada di garis depan yaitu para petugas medis, kemudian petugas non medis, termasuk TNI dan Polri," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020).

Kelompok kedua yakni yang memiliki risiko tinggi tertular atau membawa virus, seperti pekerja, para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan para pekerja di sektor industri.

Selanjutnya, prioritas diberikan kepada mereka yang bertugas melakukan penelusuran atau tracking kasus Covid-19. Terakhir, kalangan pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik.

Selain dari segi profesi, prioritasi vaksin Covid-19 juga dilakukan dengan memperhatikan faktor geospasial.

"Perlu saya tegaskan apa yang diamanatkan oleh Presiden pada rapat rapat kabinet terbatas, bahwa di dalam vaksinasi ini ada dua yang harus diperhatikan. Di samping tadi ini mereka yang berada di garda depan, itu juga harus memperhatikan tentang geospasial," ujar Muhadjir.

Dengan pertimbangan ini, lokasi yang terdapat penumpukan partikel virus harus lebih diutamakan agar vaksin bisa lebih efisien dan tidak asal mendistribusikan.

Menurut Muhadjir, standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengenai rasio jumlah penduduk yang harus diberi vaksin tidak bisa sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Sebab, intensitas penduduk yang terpapar virus di tiap daerah tidak sama.

Oleh karenanya, lanjut dia, rencana vaksinasi harus dipetakan dengan matang dan kalangan penerima vaksin harus terseleksi.

"Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan peta siapa saja yang harus divaksin, dan siapa yang boleh dianggap tidak beresiko kalau seandainya tidak divaksin, terutama berkaitan dengan lokasi atau tempat di mana mereka berada," kata Muhadjir.

"Juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.

Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/18582921/menko-pmk-ungkap-kelompok-yang-diprioritaskan-dalam-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke