Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Masyarakat Melihat Korupsi Makin Parah

Kompas.com - 06/12/2020, 17:27 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.

“Penurunan itu tajam. Ini bisa menjadi sinyal bagi kita untuk melihat bahwa masyarakat melihat korupsi makin parah dalam konteks upaya pencegahan dan penegakan hukum,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Survei LSI: 39,6 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Berdasarkan survei LSI pada Desember 2018, sebanyak 42,7 persen responden menilai kinerja pemerintah semakin baik dalam upaya pencegahan korupsi.

 

Sementara, pada survei yang dilakukan LSI pada periode 29 November hingga 3 Desember 2020, persentasenya menurun menjadi 28,3 persen.

Kemudian, sebanyak 22,2 persen responden menilai kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum terhadap pelaku korupsi semakin baik. Padahal, pada survei Desember 2018 menunjukkan persentase sebesar 44,1 persen.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Dukung Demo Mahasiswa Tolak UU KPK Hasil Revisi

 

Dalam hal praktik korupsi, survei pada November-Desember 2020 menunjukkan sebanyak 45,6 persen responden menilai korupsi semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Sedangkan, 23 persen responden menilai praktik korupsi menurun dalam dua tahun terakhir.

Kemudian, 30,4 persen responden berpendapat praktik korupsi dalam dua tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan dan sisanya sebesar 1 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Jika dibandingkan selama 2016 hingga 2020, responden yang menilai korupsi meningkat persentasenya cenderung menurun.

Akan tetapi, jika dibandingkan antara Oktober 2020 dengan Desember 2020, terjadi peningkatan dari 39,6 persen menjadi 45,6 persen.

“Kalau kita bandingkan dengan yang menyatakan korupsi menurun, yang menyatakan korupsi meningkat itu tetap jauh lebih banyak,” tuturnya.

“Itu artinya persepsi terhadap tingkat atau menurunnya korupsi masih cenderung negatif,” imbuh dia.

Baca juga: Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Djayadi menuturkan, hasil survei yang ia paparkan bersumber dari dua survei nasional yang berbeda tetapi dilakukan dalam waktu bersamaan.

Masing-masing survei memiliki responden sebanyak 2.000 orang yang dipilih secara acak.

Metode survei dilakukan lewat sambungan telepon dengan responden. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com