Kompas.com - 03/12/2020, 13:29 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipersepsikan publik sebagai institusi paling korup di Indonesia berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer 2020.

"Terkait institusi publik yang dipersepsikan paling korupsi di tahun ini masih ditempati oleh DPR atau anggota legislatif," kata peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nicola, Kamis (3/12/2020).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 51 persen responden mempersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup disusul pejabat pemerintah daerah (48 persen) dan pejabat pemerintahan (45 persen).

Insititusi lain yang dianggap korup ialah polisi (33 persen), pebisnis (25 persen), hakim/pengadilan (24 persen), presiden/menteri (20 persen), LSM (19 persen), TNI (8 persen), dan pemuka agama (7 persen).

Alvin menuturkan, hasil survei GCB di Indonesia itu setali tiga uang dengan hasil survei di tingkat Asia yang menempatkan anggota legislatif sebagai institusi yang paling dianggap korup.

"Sebenarnya secara umum trennya sejalan dengan hasil di Asia di mana menempatkan parlemen sebagai insittusi publik yang paling korup di Asia," ujar Alvin.

Baca juga: Demokrasi Vs Korupsi

Hasil survei GCB di tingkat Asia menunjukkan 32 persen responden mengangap anggota legislatif sebagai institusi terkorup disusul pejabat pemerintah daerah (30 persen) dan pejabat pemerintahan (26 persen).

Di samping itu, dibandingkan pengukuran GCB 2017, persepsi korupsi seluruh lembaga cukup turun signifikan kecuali persepsi pada pemerintah daerah yang naik 1 persen.

"Kami juga melihat ada tren perbaikan walaupun tidak signifikan di lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan yang kemudian ada perbaikan persepsi walaupun tadi, tidak signifikan cara persentase," kata Alvin.

Adapun survei GCB dilakukan Transparency International Indonesia pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan melibatkan 1.000 responden rumah tangga yang tersebar di 28 provinsi.

Wawancara dalam survei ini dilakukan menggunakan metode random digital dialing dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

Di tingkat Asia, survei GCB juga dilakukan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, Mongolia, Nepal, India, Bangladesh, Maladewa, Myanmar, Kamboja, Thailand, Filipinia, Malaysia, dan Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Jokowi Sebut Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur Diserahkan Kamis, Langsung atau lewat Tabungan

Nasional
Kuwait Terbitkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun untuk WNI

Kuwait Terbitkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun untuk WNI

Nasional
Pengacara Bharada E Bakal Cecar Kuat dan Ricky soal Perubahan BAP Terkait Sarung Tangan Sambo

Pengacara Bharada E Bakal Cecar Kuat dan Ricky soal Perubahan BAP Terkait Sarung Tangan Sambo

Nasional
Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Anies Bakal Ikut Natal Bersama di Papua

Nasional
BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

BERITA FOTO: Kuat Ma'ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan Simbol Cinta ala Korea

Nasional
Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak Perlu

Sudah Tersangka, Bupati Bangkalan Hadir di Acara Antikorupsi, Pimpinan KPK: Sepantasnya Tidak Perlu

Nasional
BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

BERITA FOTO: Sidang Bharada E, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
BERITA FOTO: Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

BERITA FOTO: Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan ''Justice Collabolator''

Nasional
Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan 'Monster'

Jokowi Mania: Relawan yang Sebenarnya Mengawal Kebijakan, Bukan Ciptakan "Monster"

Nasional
Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Soal Surat Rekomendasi LPSK, Pengacara Richard Eliezer: Kami Berharap Kejaksaan Mengabulkan

Nasional
Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Jokowi: Relokasi Rumah Terdampak Gempa Cianjur Dimulai Hari ini

Nasional
LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

LPSK Keluarkan Rekomendasi agar Richard Eliezer Dapat Keringanan Tuntutan

Nasional
Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Dalam Sidang, Penasihat Hukum Richard Eliezer Serahkan Surat Penetapan “Justice Collabolator”

Nasional
Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Jelang Sidang, Kuat Ma’ruf Sapa Pengunjung Sidang dengan “Finger Heart”

Nasional
Kunjungi Cianjur untuk Kali Ketiga, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Kunjungi Cianjur untuk Kali Ketiga, Jokowi Pastikan Rekonstruksi Bangunan Terdampak Gempa Dimulai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.