Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Kompas.com - 04/12/2020, 09:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda ramai diperbincangkan oleh warganet usai mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Sebabnya, pernyataan Benny yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat menuai kecaman keras dari Pemerintah Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut tindakan Benny itu sebagai makar.

Negara Papua Barat hanyalah negara ilusi, kata Mahfud.

"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada dalam faktanya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Tak hanya kali ini Benny Wenda dikecam oleh para pejabat pemerintahan.

Pada September 2019, Benny juga mendapat kecaman lantaran dituduh sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kerusuhan tersebut merupakan buntut dari tindakan rasialisme yang dilakukan anggota TNI terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Moeldoko Sebut Benny Wenda Dalangi Kerusuhan Papua

Kala itu tudingan Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat datang dari Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Kiprah Benny Wenda dalam merdekakan Papua

Lantas, siapa sosok Benny Wenda yang tindak-tanduknya kerap menuai kecaman dari Pemerintah Indonesia?

Benny merupakan seorang putra Papua yang lahir pada 17 Agustus 1974. Sejak dulu, Benny sudah dekat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Terlebih sang kakak, Matias Wenda, merupakan pemimpin OPM di Pegunungan Tengah, Papua.

Pada 2001, Benny diduga terlibat dalam aksi penyerangan Polres Abepura. Bekerja sama dengan sang kakak, Benny turut mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-Papua Nugini dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.

Baca juga: Moeldoko: Sebelum Bertemu Jokowi, Benny Wenda Bertemu Saya Dulu

Kelompok ini juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-Papua Nugini pada Desember 2001.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com