Kompas.com - 04/12/2020, 09:50 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda ramai diperbincangkan oleh warganet usai mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Sebabnya, pernyataan Benny yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat menuai kecaman keras dari Pemerintah Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut tindakan Benny itu sebagai makar.

Negara Papua Barat hanyalah negara ilusi, kata Mahfud.

"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada dalam faktanya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Tak hanya kali ini Benny Wenda dikecam oleh para pejabat pemerintahan.

Pada September 2019, Benny juga mendapat kecaman lantaran dituduh sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kerusuhan tersebut merupakan buntut dari tindakan rasialisme yang dilakukan anggota TNI terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Moeldoko Sebut Benny Wenda Dalangi Kerusuhan Papua

Kala itu tudingan Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat datang dari Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Kiprah Benny Wenda dalam merdekakan Papua

Lantas, siapa sosok Benny Wenda yang tindak-tanduknya kerap menuai kecaman dari Pemerintah Indonesia?

Benny merupakan seorang putra Papua yang lahir pada 17 Agustus 1974. Sejak dulu, Benny sudah dekat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Terlebih sang kakak, Matias Wenda, merupakan pemimpin OPM di Pegunungan Tengah, Papua.

Pada 2001, Benny diduga terlibat dalam aksi penyerangan Polres Abepura. Bekerja sama dengan sang kakak, Benny turut mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-Papua Nugini dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.

Baca juga: Moeldoko: Sebelum Bertemu Jokowi, Benny Wenda Bertemu Saya Dulu

Kelompok ini juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-Papua Nugini pada Desember 2001.

Kemudian, pada 2002, Benny Wenda ditangkap polisi lantaran dituding menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri pada Juni 2002.

Lalu, pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi. Benny diduga melarikan diri ke Papua Nugini hingga kemudian melanjutkan perjalanan ke Inggris.

Tak lama kemudian, pada 2003, Benny memperoleh suaka dari Pemerintah Inggris dan menetap di sana bersama keluarganya.

Lama menetap di Inggris membuat Benny memiliki jaringan internasional yang luas. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Baca juga: Benny Wenda Minta Polisi Ditarik dari Papua, Polri: Dia Siapa?

Pemerintah Vanuatu-lah yang ketika itu memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat, 25 Januari 2019.

Kehadiran Benny Wenda ternyata mengejutkan KTHAM karena pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM, yakni untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Ditambah pula, Benny Wenda tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Pemerintah Indonesia pun meradang dengan melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Dapat penghargaan

Tak hanya di situ, jejaring internasional Benny Wenda semakin berkembang lewat penghargaan yang ia terima dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019.

Baca juga: Indonesia Kecam Penghargaan Kota Oxford, Inggris, untuk Separatis Papua Benny Wenda

Dalam penghargaan tersebut, Benny dinobatkan sebagai pelaku kampanye damai untuk demokrasi.

Pemerintah Indonesia kembali meradang saat mengetahui Benny Wenda menerima penghargaan tersebut.

Menurut Pemerintah Indonesia, penghargaan itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini dilakukan Benny Wenda untuk memisahkan Papua Barat dari NKRI.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis yang merespons pemberian penghargaan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Nasional
Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Nasional
Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Nasional
Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Nasional
Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Nasional
Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Nasional
MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Nasional
Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Nasional
Richard Eliezer Sebut Sambo Tertawa karena Salah Pakai Senjata Saat Tembak Brigadir Yosua

Richard Eliezer Sebut Sambo Tertawa karena Salah Pakai Senjata Saat Tembak Brigadir Yosua

Nasional
12 Korban Gempa Belum Ditemukan, Bupati Cianjur Perpanjang Operasi SAR Basarnas Selama 3 Hari

12 Korban Gempa Belum Ditemukan, Bupati Cianjur Perpanjang Operasi SAR Basarnas Selama 3 Hari

Nasional
Menkes: Kalau BPJS Kesehatan Dibilang Buat Orang Miskin Saja, Salah

Menkes: Kalau BPJS Kesehatan Dibilang Buat Orang Miskin Saja, Salah

Nasional
Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Nasional
Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Nasional
Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.