Moeldoko: Sebelum Bertemu Jokowi, Benny Wenda Bertemu Saya Dulu

Kompas.com - 10/10/2019, 12:57 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko KOMPAS.com/GHINAN SALMANKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak setuju jika Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan permasalahan Papua.

Menurut Moeldoko, Benny sebaiknya bertemu dirinya terlebih dulu.

"Ya sebelum Pak Jokowi, bertemu saya dulu," kata mantan Panglima TNI ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Moeldoko juga menegaskan pertemuan itu hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak sepakat tak membahas masalah referendum untuk memerdekakan Papua.

Baca juga: Benny Wenda Minta Polisi Ditarik dari Papua, Polri: Dia Siapa?

Ia ingin agar pertemuan itu membahas masalah Papua dalam kerangka NKRI.

"Enggak ada bicara referendum, enggak. Bicara dalam kerangka NKRI. Udah. Enggak ada yang lain," kata dia.

Benny Wenda adalah aktivis separatis asal Papua yang disebut polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny kini diketahui menetap di Oxford, Inggris.

Ia sebelumnya berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi tentang persoalan di Tanah Papua. Namun. Benny juga mengajukan sejumlah syarat.

Baca juga: Benny Wenda Ingin Bertemu Presiden Jokowi, tetapi Ada Syaratnya

Pertama, referendum Papua harus masuk di dalam pertemuan itu. Kedua, Benny meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama.

Ketiga, ia meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua.

Keempat, Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.

Baca juga: Benny Wenda Samakan Perjuangan Rakyat Papua dengan Palestina

Kelima, kepolisian harus melepaskan seluruh tahanan politik. Keenam, Pemerintah Indonesia didorong mencabut pembatasan akses bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat.

Mengenai pertemuan dengan tokoh kemerdekaan Papua, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyatakan, siap untuk bertemu. Menurut dia, siapa pun yang ingin bertemu dengan dirinya akan difasilitasi.

"Enggak ada masalah, bertemu saja. Dengan siapa pun, akan saya temui kalau memang ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X