Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB Dinilai Tak Relevan, Epidemiolog Sarankan Diganti Karantina Lokal

Kompas.com - 03/12/2020, 10:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyarankan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak diberlalukan untuk penanganan pandemi Covid-19 ke depannya.

Menurut dia, pelaksanaan PSBB tidak relevan dan tidak lagi efektif menekan penularan Covid-19.

Sebagai gantinya, Masdalina menyarankan adanya karantina dalam cakupan kecil.

"PSBB ini kan karantina wilayah dalam daerah yang luas. Ini tidak efektif. Sebaiknya mulailah karantina rumah," ujar Masdalina ketika dihubungi pada Kamis (3/12/2020).

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19: 98,6 Persen Daerah Terjangkit dan Tes yang Tak Kunjung Sesuai Standar WHO

Masdalina mencontohkan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang dilakukan lebih dari satu kali.

Ternyata, setelah dilakukan beberapa kali, jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta tetap tinggi.

Dia menduga, ada faktor kebosanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan PSBB tidak efektif.

Oleh karena itu, Masdalina menyarankan ke depannya karantina yang diterapkan.

"Misalnya di satu RT ada tiga rumah yang penghuninya positif Covid-19, maka yang dikarantina satu RT itu saja," ucapnya.

Demikian halnya jika di satu RW ada sejumlah RT dengan warga positif Covid-19, maka satu RW itu saja yang menjalani karantina.

Baca juga: Daerah Terapkan PSBB Transisi, Satgas Covid-19: Masyarakat Tetap Berpedoman pada 3M

Selama karantina sekitar dua pekan, kata Masdalina, masyarakat sekitar atau pihak terkait bisa membantu menyediakan keperluan sehari-hari.

"Dengan begitu karantina akan berlangsung maksimal karena warga (positif atau kontak erat) tetap di tempat," ucap Masdalina.

Lebih lanjut Masdalina juga memberikan saran pelaksanaan pelacakan dan pemeriksaan (tracing and testing) Covid-19 di tengah masyarakat.

Menurut dia, kedua langkah itu harus dilakukan secara lebih cermat dan tepat sasaran.

Baca juga: Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com