Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Kompas.com - 01/12/2020, 23:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menyoroti komunikasi antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 7 calon hakim Mahkamah Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Rano Al Fath mempertanyakan kepada calon-calon anggota KY terkait komunikasi antara KY dan MA.

Sebab, ia menilai, terdapat persoalan di antara dua lembaga yang perlu dijelaskan kepada publik.

"Banyak persoalan sebetulnya, banyak pertanyaan di masyarakat apakah tentang lembaga peradilan, idealnya bagaimana hubungan KY dan MA?," tanya Rano.

Calon anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, hubungan KY dan MA harus diperbaiki karena adanya arogansi politik di kedua lembaga tersebut.

Baca juga: Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

"Arogansi politik di sini adalah ketika KY memeriksa itu seakan-akan bersikap ingin menghakimi, ingin mencari kesalahan yang kemudian hal ini tentu jadi resisten bagi MA," kata Mukti.

Oleh karenanya, Mukti mengusulkan, agar komunikasi KY dan MA harus kembali dibangun serta mengembalikan kedua lembaga sebagai lembaga hukum bukan bernuansa politik.

"Bisa dilakukan dengan mekanisme rapat dan pertemuan-pertemuan, dengan pendekatan personal, dengan mediator, ini bisa tokoh yang dipercaya kedua belah pihak, komisi III juga bisa sebagai mediator untuk menjabati kalau ada kebuntuan komunikasi anatara KY dan MA," ucap Mukti.

Senada dengan Mukti, calon anggota KY M Taufiq HZ mengatakan, idealnya hubungan KY dan MA harus memiliki kesamaan visi dan misi agar kinerja kedua lembaga dapat tercapai.

"Idealnya KY dan MA itu ibarat seayun selangkah begitu, kalau sudah seiring sejalan maka dalam mencapai tujuan akir dapat meningkatkan kinerja para hakim, menjaga kehormatan dan perilaku hakim," kata Taufiq.

Sementara itu, calon anggota KY Amzulian Rifai mengatakan, KY harus mampu membangun sinergitas dengan MA.

Tak hanya itu, ia mengingatkan, seluruh anggota KY harus solid jika berhasil lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Sebab, menurut Amzulian, kurangnya soliditas dapat mengakibatkan timbulnya ketidakkompakan antar anggota KY.

"Kolektif kolegial itu rentan terjadi ketidakkompakan maka harus ada jaminan, soliditas itu nomor satu, sebaik apapun pansel memilih calon anggota KY, dan lolos tujuh orang itu tetapi mereka tidak solid menurut saya sulit melakukan tugas dengan baik," kata Amzulian.

Baca juga: Jokowi Kirim Nama 7 Calon Anggota KY ke DPR

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com