Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menyoroti komunikasi antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 7 calon hakim Mahkamah Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Rano Al Fath mempertanyakan kepada calon-calon anggota KY terkait komunikasi antara KY dan MA.

Sebab, ia menilai, terdapat persoalan di antara dua lembaga yang perlu dijelaskan kepada publik.

"Banyak persoalan sebetulnya, banyak pertanyaan di masyarakat apakah tentang lembaga peradilan, idealnya bagaimana hubungan KY dan MA?," tanya Rano.

Calon anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, hubungan KY dan MA harus diperbaiki karena adanya arogansi politik di kedua lembaga tersebut.

"Arogansi politik di sini adalah ketika KY memeriksa itu seakan-akan bersikap ingin menghakimi, ingin mencari kesalahan yang kemudian hal ini tentu jadi resisten bagi MA," kata Mukti.

Oleh karenanya, Mukti mengusulkan, agar komunikasi KY dan MA harus kembali dibangun serta mengembalikan kedua lembaga sebagai lembaga hukum bukan bernuansa politik.

"Bisa dilakukan dengan mekanisme rapat dan pertemuan-pertemuan, dengan pendekatan personal, dengan mediator, ini bisa tokoh yang dipercaya kedua belah pihak, komisi III juga bisa sebagai mediator untuk menjabati kalau ada kebuntuan komunikasi anatara KY dan MA," ucap Mukti.

Senada dengan Mukti, calon anggota KY M Taufiq HZ mengatakan, idealnya hubungan KY dan MA harus memiliki kesamaan visi dan misi agar kinerja kedua lembaga dapat tercapai.

"Idealnya KY dan MA itu ibarat seayun selangkah begitu, kalau sudah seiring sejalan maka dalam mencapai tujuan akir dapat meningkatkan kinerja para hakim, menjaga kehormatan dan perilaku hakim," kata Taufiq.

Sementara itu, calon anggota KY Amzulian Rifai mengatakan, KY harus mampu membangun sinergitas dengan MA.

Tak hanya itu, ia mengingatkan, seluruh anggota KY harus solid jika berhasil lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Sebab, menurut Amzulian, kurangnya soliditas dapat mengakibatkan timbulnya ketidakkompakan antar anggota KY.

"Kolektif kolegial itu rentan terjadi ketidakkompakan maka harus ada jaminan, soliditas itu nomor satu, sebaik apapun pansel memilih calon anggota KY, dan lolos tujuh orang itu tetapi mereka tidak solid menurut saya sulit melakukan tugas dengan baik," kata Amzulian.

Adapun pada akhir uji kelayakan dan kepatutan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan, seluruh fraksi akan mengambil keputusan persetujuan atas calon anggota Komisi Yudisial pada Rabu (2/12/2020).

"Maka rapat akan dilanjutkan pada Rabu (2/12/2020) jam 11.00 WIB," tutup Khairul.

Berikut tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025:

1. Joko Sasmito (mewakili unsur mantan hakim)

2. M. Taufiq HZ (mewakili unsur mantan hakim)

3. Sukma Violetta (mewakili unsur praktisi hukum)

4. Bin Ziyad Khadafi (mewakili unsur praktisi hukum)

5. Amzulian Rifai (mewakili unsur akademisi hukum)

6. Mukti Fajar Nur Dewata (mewakili unsur akademisi hukum)

7. Siti Nurjanah (mewakili unsur anggota masyarakat).