Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Kompas.com - 01/12/2020, 15:44 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mengawasi jabatan hakim agar tidak menyalahgunakan wewenang.

Karena itu, ia ingin mengajak keluarga hakim Mahkamah Agung untuk ikut serta dalam penegakkan kode etik.

"Saya yakin semua keluarga hakim yang ada di Indonesia kalau kita menitipkan, kalau mereka ikut aktif, ini adalah cara soft yang menurut saya berapa persen pun akan berhasil," kata Amzulian dalam uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi III DPR, Selasa (1/12/2020).

Ketua Ombudsman RI itu menilai, peringatan dari anggota keluarga seperti anak dan suami atau istri, akan sangat berpengaruh untuk mengontrol perilaku hakim.

Baca juga: 13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Sebagai contoh, anggota keluarga bisa mengingatkan jika ada perolehan harta hakim yang tidak wajar.

"Kalau misal anggota keluarga suami, istri, atau anak paham betul berapa gaji seorang hakim kalau tiba-tiba beli rumah harga Rp 5 miliar atau Rp 7 miliar, ya diingatkan bapak/ibu atau suami atau istri itu. Saya kira keluarga berperan penting dalam hal ini," tuturnya.

Menurutnya, KY tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Pelibatan peran keluarga dinilai akan sangat membantu tugas KY.

"Kalau keluarga dilibatkan, anak-anak mengingatkan terhadap harta yang tidak wajar kita miliki, perilaku-perilaku yang tidak pantas kita lakukan, menurut saya ini akan baik," ujar Amzulian.

Lebih jauh, Amzulian juga berbicara soal perlunya hubungan ideal antara KY dan MA. Menurut dia, KY dan MA harus berpandangan bahwa kedua lembaga memiliki visi yang sama untuk menciptakan peradilan yang bersih.

Baca juga: Pasal soal Kewenangan KY Seleksi Hakim Ad Hoc Digugat ke MK

MA, kata dia, tidak perlu merasa bahwa KY terlalu ikut campur dengan urusan MA. Begitu pula KY yang harus yakin bahwa MA memiliki kesamaan keinginan melahirkan peradilan bersih.

Selain itu, ia pun berharap MA melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan KY.

"Hubungan yang ideal juga rekomendasi-rekomendasi KY dijalankan oleh MA, tentu setelah atau atas dasar KY yang memang memberikan rekomendasi yang terukur dan dapat dijalankan," kata Amzulian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.