Kompas.com - 30/11/2020, 23:07 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR bersama pemerintah kembali mengagendakan rapat membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi, Senin (30/11/2020).

Dalam rapat hari ini, pembahasan DIM terkait dengan hak-hak pemilik subyek data.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. Sementara itu, pihak pemerintah diwakili Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel A Pangerapan.

Baca juga: Bentuk Panja, Komisi I dan Pemerintah Segera Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Beberapa DIM yang dibahas antara lain soal pemrosesan data otomatis terkait profil seseorang (profiling) dan pemrosesan melalui mekanisme pseudonim (samaran).

Ada delapan DIM yang dibahas DPR dan pemerintah hari ini. "Hari ini kita menyelesaikan sampai DIM nomor 52," kata Kharis.

Ada satu DIM yang ditunda pembahasannya yaitu terkait pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.

Sempat ada perdebatan beberapa fraksi dan akhirnya diminta agar ada penelusuran lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Terkait ketentuan pemrosesan melalui mekanisme pseudonim (samaran) juga diajukan pemerintah sebagai kewajiban dari pengendali saja dan bukan hak subyek data. Kami berpendapat hal ini membutuhkan penelusuran lebih lanjut, sehingga pasal ini disepakati untuk ditunda," kata anggota Komisi I DPR Christina Aryani.

Baca juga: IDA Gandeng ABDI Bahas Pentingnya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Ia memastikan, Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Data Pribadi berupaya memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan subyek data.

"Menjadi perhatian kami di Panja untuk membentuk undang-undang yang sanggup melindungi segenap kepentingan subjek data pribadi dan memberikan kepastian hukum," kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X