Epidemiolog: Dalam Sejarah Pandemi, Libur Panjang Selalu Berpotensi Memperburuk Penularan Penyakit

Kompas.com - 30/11/2020, 12:29 WIB
Suasana malioboro saat macet libur panjang kemarin Kamis (29/10/2020) Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoSuasana malioboro saat macet libur panjang kemarin Kamis (29/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengingatkan masyarakat tentang risiko libur panjang di saat pandemi Covid-19.

Menurutnya, dalam sejarah pandemi, libur panjang selalu berpotensi memperburuk penularan penyakit.

"Ingat, libur panjang ini di mana pun selama sejarah pandemi, dengan pola penyakit yang seperti ini (Covid-19) ya jelas tidak bisa dibantah akan memperburuk (penularan)," ujar Dicky kepada Kompas.com, Senin (30/11/2020).

Dia meminta semua pihak belajar lebih serius dari beberapa kali pengalaman libur panjang selama pandemi.

Baca juga: Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Dicky menyebut selalu ada dampak kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan setelah libur panjang.

"Yang membuat kenapa Indonesia seperti itu penularannya karena indonesia ini punya demografi yang didominasi oleh usia dewasa muda. Sehingga yang terjadi adalah silent outbreak," tegas Dicky.

"Jadi yang saat ini terjadi adalah silent transmission, lalu juga silent outbreak. Termasuk ada penularang terjadi dari superspreading events atau keramaian," lanjutnya.

Jika kondisinya demikian, dia menyarankan baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama memberikan respons pencegahan penularan secara maksimal.

Baca juga: Peniadaan Cuti Akhir Tahun Dinilai Sia-sia jika Tanpa Sanksi bagi yang Melanggar

Menurutnya, salah satu kontribusi yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi mobilisasi. Termasuk tidak memberikan gimmick yang menggiurkan untuk wisata.

"Mencegah libur panjang, semua jenis mobilisasi massa termasuk pilkada. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada upaya yang berlawanan dengan pencegahan mobilisasi manusia ini," ungkap Dicky.

"Antara lain, misalnya memberi diskon atau tidak adanya pengaturan orang keluar masuk daerahnya. Jika tidak dilakukan bersama bisa memperburuk situasi pandemi kita," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X