KILAS

Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

Kompas.com - 31/10/2020, 14:35 WIB
Mendes PDTT saat menerima penghargaan di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2020). Dok. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT saat menerima penghargaan di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2020).

KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) meraih penghargaan Mitra Pengabdian pada Masyarakat dari pada IPB Awarding Day 2020. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku bangga dengan penghargaan yang diberikan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Hal itu ia sampaikan usai menerima penghargaan di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2020).

"Saya harap, penghargaan ini dapat memicu kami untuk melakukan inovasi dan upaya dalam percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi," kata Abdul dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Abdul yang akrab disapa Gus Menteri itu juga mengaku bersyukur karena baru satu tahun pengabdiannya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Kemendes PDTT sudah mendapatan penghargaan yang luar biasa.

Dalam acara itu, Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT telah menyiapkan loncatan untuk percepatan pembangunan desa.

"Rencana pembangunannya berupa satu bentuk konsep pembangunan desa yang terukur, akseleratif, dan dapat dipantau oleh seluruh masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengatakan, hal itu tuangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Baca juga: Kemendes Terima Lebih dari 3.000 Aduan Terkait Jaring Pengaman Sosial

“SDGs desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” terangnya.

Di samping itu, lanjutnya, Kemendes PDTT juga telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X