Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kementerian PANRB Bina Inovasi Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik

Kompas.com - 25/11/2020, 15:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk terus membina inovasi para penyelenggara pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam penyerahan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB secara virtual, Rabu (25/11/2020).

"Saya minta kepada Kementerian PANRB untuk terus melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik yang dimulai dengan penciptaan inovasi pelayanan publik, pengembangan inovasi dalam hal berbagi pengetahuan inovasi, dan pelembagaan inovasi," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, penghargaan inovasi pelayanan publik harus menjadi model untuk dikembangkan. Terutama melalui transfer of knowledge dan berbagi pengalaman antar penyelenggara pelayanan publik.

Menurut dia, cara dan metode baru harus terus dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Wapres Minta Lembaga Publik Optimal Lindungi Masyarakat dari Informasi yang Salah

"Dengan demikian standar dan kualitas inovasi akan terus meningkat dari waktu ke waktu," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini menjadi pemicu untuk terus mengupayakan inovasi pelayanan publik, mengelola pengaduan pelayanan publik yang optimal, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun hal tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Adapun kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020 ini, kata dia, menekankan pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda PBB.

Hal tersebut sesuai dengan adopsi pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Guna mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga telah melakukan kebijakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) yang diharapkan tercapai di tahun 2025," kata dia.

Ma'ruf berharap, reformasi birokrasi yang diinginkan dapat terwujud secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Tujuannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat melalui birokrasi yang lincah, cepat mengambil keputusan, dan lebih melayani.

Baca juga: Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

"Berbagai terobosan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan. Melembagakan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan," kata dia.

"Hal tersebut harus muncul dari budaya organisasi yang mampu mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi," ucap Ma'ruf.

Adapun penghargaan yang diberikan dalam acara tersebut adalah, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020; 5 Pemenang Outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2020; Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19, serta Top 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com