Wapres Minta Lembaga Publik Optimal Lindungi Masyarakat dari Informasi yang Salah

Kompas.com - 25/11/2020, 14:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta lembaga publik mengoptimalkan seluruh kanal dan saluran dalam menyebarkan informasi untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah.

Hal tersebut akan sangat berguna untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi keliru baik berupa disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga hoaks.

"Saya meminta badan publik melalui PPID dapat memaksimalkan penggunaan seluruh kanal untuk menyebarluaskan informasi publik yang benar," ujar Ma'ruf dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 yang digelar Komisi Informasi Publik secara virtual, Rabu (25/11/2020).

"Untuk melindungi masyarakat dari sebaran disinformasi, misinformasi, dan juga malinformasi, sekaligus membendung arus hoaks yang berkembang," kata dia.

Baca juga: Sudah 104 Tersangka Ditetapkan Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Covid-19

Ma'ruf mengatakan, hal tersebut harus dilakukan karena saat ini merupakan era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital yang tidak dapat dihindari.

Kondisi tersebut pun perlu direspons secara bijak oleh seluruh badan publik dengan memberikan pelayanan secara inovatif, adaptif, dan solutif bagi masyarakat.

"Arus informasi yang bergulir begitu cepat, seringkali tanpa ada proses filterisasi, bahkan tidak menutup kemungkinan banyak informasi yang tidak benar dan sengaja diciptakan untuk menyesatkan masyarakat," kata dia.

Selama ini, kata dia, terdapat tiga jenis kesalahan informasi, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Baca juga: Ketum Ikatan Jurnalis Televisi: Media Punya Peranan Penting Cegah Berita Hoaks

Misinformasi adalah penyebaran informasi salah secara tidak sengaja, sedangkan disinformasi adalah penyebaran informasi salah dengan sengaja.

Adapun malinformasi adalah penyebaran informasi salah yang secara sengaja disebarkan untuk menjatuhkan pihak lain.

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik memang diperlukan dukungan anggaran yang memadai, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pelaksanaan program-program pelayanan informasi publik.

"Kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, secara khusus saya mengimbau untuk memberikan dukungan penuh penyediaan anggaran yang memadai dari dana APBD dan mengoptimalkan peran komisi informasi di masing-masing daerah," kata dia.

Baca juga: Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Wagub Minta Satgas Tangkal Hoaks Terkait Corona

Kemudian kepada masyarakat, Ma'ruf juga mengimbau untuk terus berpartisipasi dalam menggunakan hak atas informasi, serta mengawal setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Adapun kepada badan publik yang mendapatkan penganugerahan, Ma'ruf pun memberikan pesan kepada masing-masing kualifikasi.

Bagi yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik 'informatif, Ma'ruf meminta agar mereka bertahan dalam visi untuk menjaga serta mengembangkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik.

Kepada badan publik dengan kualifikasi 'menuju informatif', Ma'ruf berharap tahun mendatang dapat memenuhi kualifikasi badan publik informatif.

Sementara bagi badan publik yang masih dalam kualifikasi 'cukup informatif', 'kurang informatif', dan'tidak informatif', ia berpesan agar mereka terus melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

Nasional
Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Nasional
Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Nasional
Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Nasional
Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Nasional
Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Nasional
Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Nasional
Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Nasional
Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Nasional
KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Komisi III Minta UU Narkotika Tindak Tegas Pengguna dan Pengedar Narkoba di Indonesia

Komisi III Minta UU Narkotika Tindak Tegas Pengguna dan Pengedar Narkoba di Indonesia

Nasional
Soal Pemangkasan Jabatan ASN, Menpan RB: Enggak Semua 'Happy'

Soal Pemangkasan Jabatan ASN, Menpan RB: Enggak Semua "Happy"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.