Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Kompas.com - 25/11/2020, 12:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini masih terdapat 91,3 juta penduduk atau 62,9 juta usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum memanfaatkan layanan teknologi finansial atau financial technology (fintech).

Menurut Ma'ruf, teknologi finansial harus dapat dimanfaatkan karena potensi sistem pembayaran digital cukup besar.

"Saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 91,3 juta penduduk dan 62,9 juta UMKM yang belum atau masih sedikit memanfaatkan layanan keuangan," ujar Ma'ruf saat penutupan acara Pekan Fintech Nasional 2020 secara daring, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi Teknologi Finansial Dalam Ekonomi Syariah

Ma'ruf menuturkan, besarnya potensi sistem pembayaran digital modern harus membawa kelompok masyarakat dan usaha masyarakat terhubung dengan bank dan fintech.

Dengan demikian, maka masyarakat pun dapat memperoleh berbagai layanan keuangan bermanfaat, seperti tabungan, kredit, investasi, dan asuransi.

Ma'ruf juga mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia dalam melakukan transformasi digital pada sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

"Digitalisasi sistem pembayaran ini berperan sangat penting dan strategis untuk mendukung transformasi digital ekonomi dan keuangan Indonesia," kata dia.

Baca juga: Wapres Ingatkan Pelaku Industri Fintech Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Hal tersebut dibutuhkan, kata Ma'ruf, sebagai bagian dari kebijakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Adapun dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, peran fintech juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Menurut Ma'ruf, fintech dapat mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) syariah serta penguatan peran institusi keuangan mikro syariah.

"Dalam skala yang lebih luas, pemanfaatan fintech bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil juga dapat mendorong mereka agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com