Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Kompas.com - 24/11/2020, 18:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah menjatuhkan sanksi pada masyarakat yang menolak tes Covid-19.

Menurut dia, sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu.

Hal ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan kapasitas tes Covid-19 di Tanah Air.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak dites, untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Wiku mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengejar ketertinggalan angka tes Covid-19 yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Ia menyebut, jumlah tes Covid-19 di setiap wilayah seharusnya disesuaikan dengan kepadatan populasi.

Lantaran jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa, idealnya, setiap minggu dilakukan tes terhadap 267.000 orang.

Namun demikian, faktanya, terjadi fluktuasi jumlah tes Covid-19 di Tanah Air.

Sejak awal Juni hingga minggu ketiga Oktober 2020, tes Covid-19 mengalami peningkatan. Namun, tren ini menurun dua pekan setelahnya.

Baca juga: Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Selanjutnya, angka tes Covid-19 kembali meningkat hingga pekan kedua November 2020. Angkanya bahkan hampir mencapai target WHO, yakni 86,25 persen.

Pada minggu ketiga November, kata Wiku, angka tes Covid-19 juga meningkat mencapai angka 88,66 persen.

"Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai," ujar Wiku.

Wiku menyebut, fluktuasi angka tes Covid-19 dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari hari libur, kapasitas laboratorium, sumber daya tenaga kesehatan, ketersediaan reagen, hingga kondisi geografis Indonesia.

Baca juga: Masyarakat yang Ikut Kerumunan di Bandara Soetta, Petamburan, Tebet, dan Megamendung Diminta Test Covid-19, Satgas: Gratis

Ia mengakui, ada kecenderungan penurunan jumlah tes Covid-19 di hari-hari tertentu, terutama di hari libur. Hal ini, kata dia, seharusnya menjadi evaluasi bersama khususnya bagi pemerintah daerah.

"Hal ini tentu sangat kami sayangkan terlebih pandemi Covid-19 tidak mengenal hari libur," ujarnya.

Wiku pun meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah shift dengan pemberian insentif yang sepadan.

Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat tes yang digunakan.

"Kita harus terus menerus meningkatkan jumlah testing hingga tercapai target WHO," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com