Kompas.com - 24/11/2020, 00:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat hari ini, Senin (23/11/2020), Undang-Undang (UU) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 26 Tahun 2020 genap berusia 20 tahun sejak resmi diberlakukan pada 23 November 2000.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan catatan dan penilaian dalam memaknai 20 tahun berlakunya UU tersebut.

Staf Divisi Advokasi Kontras Tioria Pretty menilai, UU Pengadilan HAM yang sudah berusia 20 tahun tersebut belum efektif memberikan akses terhadap keadilan bagi bangsa Indonesia.

"Ini bukan hanya kesimpulan, tapi juga pengalaman yang kita semua bisa saksikan kejadiannya saat ini," kata Tioria dalam Webinar "Melawan Impunitas: Catatan Kritis 20 Tahun UU Pengadilan HAM" Senin (23/11/2020).

Baca juga: 20 Tahun UU Pengadilan HAM, Kontras: Kejahatan Perang Perlu Masuk Pelanggaran HAM Berat

Berdasarkan pemaparannya, ada dua yang menjadi pokok permasalahan mengapa Kontras menilai UU tersebut belum efektif.

Pertama, mengenai minimnya political will.

Ia melihat hal ini sudah terjadi sejak awal pembentukan UU Pengadilan HAM di mana saat itu Indonesia tengah berupaya mencegah kasus Timor Timur tidak disidangkan melalui peradilan HAM.

Oleh sebab itu, ia menilai bahwa Indonesia akhirnya membuat UU Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

"Isinya mayoritas adalah copy paste dari Statuta Roma, tapi ada beberapa hal yang tidak dimasukkan. Dan juga ada beberapa hal yang disesuaikan sehingga jadilah UU Nomor 26 Tahun 2000 itu," jelasnya.

Baca juga: Kontras Catat 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

Adapun pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Pengadilan HAM meliputi Kejahatan Genosida, dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.