Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Kompas.com - 23/11/2020, 22:14 WIB
Mendikbud Nadiem mengumumkan Seleksi Guru PPPK tahun 2021 KemendikbudMendikbud Nadiem mengumumkan Seleksi Guru PPPK tahun 2021
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah membuka seleksi untuk tenaga pengajar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Seleksi ini juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum mengajar. 

“Yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini, pertama guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di dapodik, ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya,” kata Nadiem dalam konferensi pers Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11/2020).

“Dan yang kedua adalah untuk yang lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti test seleksi ini,” ucap dia.

Baca juga: Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nadiem mengatakan, Kemendikbud membuka formasi satu juta PPPK untuk tenaga pengajar di luar pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2021.

Hal tersebut, menurut Nadiem, berdasarkan kebutuhan dari data pokok pendidikan (dapodik).

Selain kebutuhan, menurut Nadiem, pembukaan seleksi PPPK memberi kesempatan bagi guru honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN.

“Setiap guru-guru kita, guru honorer di seluruh nusantara, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan diri mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka,” kata dia. 

Nadiem mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada para peserta didik melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini juga meningkatkan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah Tanah Air yang memang layak menjadi ASN.

Pemerintah juga telah menempuh berbagai upaya dengan koordinasi, singkronisasi, dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga.

Baca juga: Nadiem: Peserta Bisa Ikut Seleksi Guru PPPK Lebih dari Sekali

Kerja sama tersebut yakni dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

“Upaya tersebut di antaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan yang melekatnya serta proses rekruitmen,” ucap Nadiem. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Nasional
TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

Nasional
Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Nasional
UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

UPDATE: 177 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang NTT, 45 Masih Hilang

Nasional
Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X