KILAS

Beberapa Indikator Ini Menunjukkan Kabupaten Wonogiri Makin Maju dan Sejahtera

Kompas.com - 20/11/2020, 18:12 WIB
Pelaksana Tugas Bupati Wonogiri Edy Santosa. DOK. Humas Pemkab WonogiriPelaksana Tugas Bupati Wonogiri Edy Santosa.

KOMPAS.com – Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Wonogiri tahun 2019 menunjukkan daerah ini mengalami kemajuan yang pesat.

Berbagai terobosan yang diluncurkan Pemkab Wonogiri dalam empat tahun terakhir terbukti mampu menjadikan warga bumi gaplek makin sejahtera.

Prestasi Kabupaten Wonogiri yang memiliki visi misi Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis ini mensejahterakan 959.000 rakyatnya bukan tanpa bukti.

Aneka inovasi, program dan kerja keras seluruh pihak terkait mampu mengerek laju pertumbuhan ekonomi kabupaten hingga 5,41 persen.

Pelaksana Tugas Bupati Wonogiri, Edy Santosa mengatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan di suatu wilayah selama periode tertentu.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Peresmian Waduk Gajah Mungkur Wonogiri

“Dalam tiga tahun terakhir ekonomi kami tumbuh dari 5,25 persen (2016) naik menjadi 5,32 persen (2017) dan naik lagi menjadi 5,41 persen (2018),” katanya, Jumat (20/11/2020).

Tak hanya itu, produk domestik regional bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Wonogiri.

Hal itu terlihat dari makin naiknya grafik PDRB Kabupaten Wonogiri dalam tiga tahun terakhir.

Dia menyebut, pada 2016 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Wonogiri mencapai Rp 23,33 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 17,87 triliun.

Setahun kemudian (2017), PDRB ADHB naik menjadi Rp 25,13 triliun dan ADHK naik menjadi Rp 18,82 triliun.

Sementara itu, pada 2018 PDRB ADHB naik lagi menjadi Rp 27,33 triliun dan ADHK ikut naik menjadi 19,84.

Baca juga: Kampung Bali di Wonogiri, Nikmati Suasana Asri Pulau Dewata

Edy mengatakan, dari data tersebut menunjukkan PDRB yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro menggambarkan bagaimana kinerja perekonomian Kabupaten Wonogiri.

“PDRB juga menggambarkan kemampuan Pemkab Wonogiri dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Tumbuh kembangnya perekonomian dan terus naiknya PDRB juga berdampak positif peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Wonogiri.

IPM merupakan indeks mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup mencakup umur panjang, sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM di Kabupaten Wonogiri terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan peningkatan pembangunan Kabupaten Wonogiri di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Baca juga: 4 Kegiatan Wisata Menarik di Kampung Bali Wonogiri, Lihat Tari Bali

“Pada 2016 IPM Wonogiri 68,23. Setahun kemudian naik menjadi 68,88 dan naik lagi pada 2018 menjadi 69,37,” imbuh Edy.

Angka kemiskinan turun melebihi Jateng

Pertumbuhan ekonomi, PDRB hingga IPM yang melaju naik rupanya menjadikan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri turun hingga melebihi capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X