Beberapa Indikator Ini Menunjukkan Kabupaten Wonogiri Makin Maju dan Sejahtera

KOMPAS.com – Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri tahun 2019 menunjukkan daerah ini mengalami kemajuan yang pesat.

Berbagai terobosan yang diluncurkan Pemkab Wonogiri dalam empat tahun terakhir terbukti mampu menjadikan warga bumi gaplek makin sejahtera.

Prestasi Kabupaten Wonogiri yang memiliki visi misi Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis ini mensejahterakan 959.000 rakyatnya bukan tanpa bukti.

Aneka inovasi, program dan kerja keras seluruh pihak terkait mampu mengerek laju pertumbuhan ekonomi kabupaten hingga 5,41 persen.

Pelaksana Tugas Bupati Wonogiri, Edy Santosa mengatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan di suatu wilayah selama periode tertentu.

“Dalam tiga tahun terakhir ekonomi kami tumbuh dari 5,25 persen (2016) naik menjadi 5,32 persen (2017) dan naik lagi menjadi 5,41 persen (2018),” katanya, Jumat (20/11/2020).

Tak hanya itu, produk domestik regional bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Wonogiri.

Hal itu terlihat dari makin naiknya grafik PDRB Kabupaten Wonogiri dalam tiga tahun terakhir.

Dia menyebut, pada 2016 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Wonogiri mencapai Rp 23,33 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 17,87 triliun.

Setahun kemudian (2017), PDRB ADHB naik menjadi Rp 25,13 triliun dan ADHK naik menjadi Rp 18,82 triliun.

Sementara itu, pada 2018 PDRB ADHB naik lagi menjadi Rp 27,33 triliun dan ADHK ikut naik menjadi 19,84.

Edy mengatakan, dari data tersebut menunjukkan PDRB yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro menggambarkan bagaimana kinerja perekonomian Kabupaten Wonogiri.

“PDRB juga menggambarkan kemampuan Pemkab Wonogiri dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Tumbuh kembangnya perekonomian dan terus naiknya PDRB juga berdampak positif peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Wonogiri.

IPM merupakan indeks mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup mencakup umur panjang, sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM di Kabupaten Wonogiri terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan peningkatan pembangunan Kabupaten Wonogiri di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

“Pada 2016 IPM Wonogiri 68,23. Setahun kemudian naik menjadi 68,88 dan naik lagi pada 2018 menjadi 69,37,” imbuh Edy.

Angka kemiskinan turun melebihi Jateng

Pertumbuhan ekonomi, PDRB hingga IPM yang melaju naik rupanya menjadikan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri turun hingga melebihi capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).

Dalam kurun empat tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri turun dari 13,12 persen menjadi 10,25 persen.

“Angka kemiskinan kami lebih baik dari angka rata-rata kemiskinan Provinsi Jateng sebesar 10,58 persen,” jelas Edy.

Makin rendahnya angka kemiskinan juga terlihat dari sedikitnya tingkat pengangguran di Kabupaten Wonogiri.

Data terakhir menyebutkan, warga Kabupaten Wonogiri yang bekerja mencapai 97,46 persen dan tingkat pengangguran hanya 2,54 persen.

Empat kali WTP dan AKIP raih BB

Prestasi kinerja Pemkab Wonogiri tidak hanya terukur dari program-programnya yang mampu menurunkan angka kemiskinan, menaikkan PDRB hingga menumbuhkan perekonomian saja.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan efektifitas penggunaan anggaran yang diikuti dengan capaian penyelenggaran pemerintah dalam empat tahun terakhir menunjukkan prestasi yang luar biasa.

“Empat tahun berturut-turut laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Wonogiri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah,” kata Edy.

Tak hanya itu, laporan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP ) dalam empat tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat baik. Pasalnya kondisi awal AKIP Kabupaten Wonogiri pada pada 2015 dengan nilai 46,43 kategori C.

Edy mengungkapkan, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemkab Wonogiri semakin baik.

Ini karena Pemkab melakukan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Hal itu terlihat dari capaian nilai dan kategori AKIP yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada 2016, Pemkab Wonogiri mendapatkan nilai AKIP 59,03 dengan kategori CC.

Setahun kemudian (2017), nilai AKIP Pemkab Wonogiri naik menjadi 61,91 dengan kategori B. Tak hanya itu, pada 2018 lagi-lagi nilai AKIP Pemkab Wonogiri naik menjadi 70,43 dengan kategori BB.

“Pada 2019 nilai AKIP kami naik lagi menjadi 73,07 dengan kategori BB,” ungkap Edy.

Sukses tekan angka kematian ibu dan bayi

Perhatian Pemkab Wonogiri tidak hanya pada pembangunan fisik saja. Angka kematian ibu dan bayi menjadi salah satu prioritas yang harus diturunkan untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera.

Empat tahun lalu angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) di Kabupaten Wonogiri mencapai 10,4. Pada 2019 angka itu turun menjadi 8,12.

Sementara angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) saat itu mencapai 65,71 dapat diturunkan hingga 48,91 persen.

Kesuksesan Pemkab Wonogiri menekan angka kematian ibu dan bayi ditunjang dengan meningkatnya fasilitas dan tenaga kesehatan.

Hingga 2019, Pemkab Wonogiri memiliki 81 dokter, 189 ahli gizi, 10 rumah sakit, 34 puskesmas, 252 perawat dan 393 bidan.

Berikan beasiswa mahasiswa berprestasi

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkab Wonogiri memberikan perhatian bagi mahasiswa asal bumi gaplek yang berprestasi.

Dalam empat tahun terakhir sudah 925 mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan beasiswa dari Pemkab Wonogiri.

“Selama empat tahun terakhir Pemkab Wonogiri sudah menganggarkan Rp 11.438.000.000 bagi 925 mahasiswa berprestasi asal Wonogiri,” kata Edy.

Selain beasiswa, program pendidikan yang menjadi prioritas Pemkab Wonogiri adalah angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan angka melek huruf. Capaian angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pun menggembirakan.

“Angka kelulusan SD/MI mencapai 99,96 persen dan angka kelulusan SMP/MTs mencapai 99,31 persen. Sementara angka melek huruf mencapai 99,31 persen,” jelas Edy.

Akses jalan dan air bersih makin dirasakan masyarakat

Upaya Pemkab Wonogiri untuk menjadikan masyarakat mudah mengakses jalan dan air bersih rupanya tak main-main.

Prosentase masyarakat menikmati akses jalan yang baik dan air bersih angkanya di atas 85 persen.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri tahun 2019, proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik mencapai 86,77 persen, proporsi panjang jembatan kondisi baik 87,24 persen, luas sawah yang teraliri irigasi dalam kondisi baik mencapai 21.346 hektar, dan panjang drainase kondisi baik mencapai 74,70 persen.

“Sementara untuk persentase masyarakat yang bisa mengakses air bersih mencapai 88,93 persen dan persentase masyarakat yang bisa mengakses sanitasi secara layak mencapai 93,99 persen,” papar Edy.

Investasi melonjak

Tak hanya itu, empat tahun terakhir nilai investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami lonjakan yang tinggi sejak 2016. Pada 2016, nilai investasi yang masuk hanya Rp 987.046.000.000.

Setahun kemudian (2017), nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Wonogiri naik menjadi Rp 7.838.531.000.000.

Pada 2018, kenaikkan nilai investasi menjadi Rp 9.855.784.000.000. Kenaikan nilai investasi itu terus naik hingga pada tahun 2019 mencapai Rp 12.009.514.000.000

Banyak penghargaan

Berbagai program, terobosan dan inovasi yang dilakukan Pemkab Wonogiri untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya mendapatkan banyak penghargaan.

Pada 2019, tercatat 14 penghargaan yang diraih Pemkab Wonogiri.

Empat belas penghargaan itu yakni:

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3
2. Pelaksanaan Terbaik Kesatuan Gerak PKK, Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Kesehatan Tingkat Provinsi Jateng
3. Peringkat III Tertib Administrasi PKK tingkat Provinsi Jawa Tengah
4. Predikat WBK dari Menpan RB untuk Disdukcapil
5. Anugrah Iptek Inovasi Budhipraja Kabupaten
6. Penghargaan Kementrian Riset, Teknologi dan Dikti Dirjen Penguatan Inovasi atas Keikutsertaan dalam pemetaan IDSD
7. Penghargaan dari Menpan RB atas role model penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik
8. Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Jateng
9. Penghargaan Menteri Pertanian atas Gapoktan berprestasi tingkat nasional
10. Peringkat I Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (LDPM) dari Gubernur Jawa Tengah
11. Peringkat I Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (PSAT) dari Gubernur Jawa Tengah
12. Peringkat II TTG Unggulan dari Gubernur Jawa Tengah
13. Peringkat I Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (OPP) dari Gubernur Jateng
14. Juara I Pemilihan OP Jaringan Irigasi Pemprov Jateng