Dalam kurun empat tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri turun dari 13,12 persen menjadi 10,25 persen.
“Angka kemiskinan kami lebih baik dari angka rata-rata kemiskinan Provinsi Jateng sebesar 10,58 persen,” jelas Edy.
Baca juga: Manfaatkan Peluang di Tengah Pandemi, Penjual Sapi Asal Wonogiri Meraup Omzet Rp 60 Juta Per Bulan
Makin rendahnya angka kemiskinan juga terlihat dari sedikitnya tingkat pengangguran di Kabupaten Wonogiri.
Data terakhir menyebutkan, warga Kabupaten Wonogiri yang bekerja mencapai 97,46 persen dan tingkat pengangguran hanya 2,54 persen.
Prestasi kinerja Pemkab Wonogiri tidak hanya terukur dari program-programnya yang mampu menurunkan angka kemiskinan, menaikkan PDRB hingga menumbuhkan perekonomian saja.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan efektifitas penggunaan anggaran yang diikuti dengan capaian penyelenggaran pemerintah dalam empat tahun terakhir menunjukkan prestasi yang luar biasa.
Baca juga: Kisah Teguh Topo, Sarjana Komputer Asal Wonogiri Sukses Jualan Sapi via Daring
“Empat tahun berturut-turut laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Wonogiri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah,” kata Edy.
Tak hanya itu, laporan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP ) dalam empat tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat baik. Pasalnya kondisi awal AKIP Kabupaten Wonogiri pada pada 2015 dengan nilai 46,43 kategori C.
Edy mengungkapkan, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemkab Wonogiri semakin baik.
Ini karena Pemkab melakukan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Hal itu terlihat dari capaian nilai dan kategori AKIP yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada 2016, Pemkab Wonogiri mendapatkan nilai AKIP 59,03 dengan kategori CC.
Baca juga: Dampak PSBB Jakarta, Perantau yang Mudik ke Wonogiri Melonjak
Setahun kemudian (2017), nilai AKIP Pemkab Wonogiri naik menjadi 61,91 dengan kategori B. Tak hanya itu, pada 2018 lagi-lagi nilai AKIP Pemkab Wonogiri naik menjadi 70,43 dengan kategori BB.
“Pada 2019 nilai AKIP kami naik lagi menjadi 73,07 dengan kategori BB,” ungkap Edy.
Perhatian Pemkab Wonogiri tidak hanya pada pembangunan fisik saja. Angka kematian ibu dan bayi menjadi salah satu prioritas yang harus diturunkan untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera.
Empat tahun lalu angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) di Kabupaten Wonogiri mencapai 10,4. Pada 2019 angka itu turun menjadi 8,12.
Baca juga: Kisah Pemuda Wonogiri, Dedikasikan Hidup untuk Meneliti Ikan di Indonesia
Sementara angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) saat itu mencapai 65,71 dapat diturunkan hingga 48,91 persen.
Kesuksesan Pemkab Wonogiri menekan angka kematian ibu dan bayi ditunjang dengan meningkatnya fasilitas dan tenaga kesehatan.
Hingga 2019, Pemkab Wonogiri memiliki 81 dokter, 189 ahli gizi, 10 rumah sakit, 34 puskesmas, 252 perawat dan 393 bidan.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.