Kompas.com - 20/11/2020, 14:20 WIB
Online webinar Joint Work Plan antara BPJS Kesehatan dengan Social Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki, Kamis (19/11/2020). DOK. BPJS KesehatanOnline webinar Joint Work Plan antara BPJS Kesehatan dengan Social Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki, Kamis (19/11/2020).

KOMPAS.com - Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bayu Wahyudi, menyampaikan lima strategi yang dilakukan pihaknya untuk mengumpulkan iuran.

Pertama, melalui fasilitas auto debit yang wajib digunakan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri.

Kedua, mengirim short message service (SMS) blast yang mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran. Ketiga, mengingatkan peserta JKN-KIS PBPU atau mandiri melalui telepon.

Keempat, melibatkan Kader JKN untuk menagih iuran peserta JKN-KIS PBPU atau mandiri.

Kelima, crowd funding menggunakan dana corporate social responbility (CSR) perusahaan besar, untuk mendaftarkan masyarakat sekitar ke JKN-KIS dan membiayai iurannya.

“Selama Januari hingga September 2020, pendapatan dari tele collection sebesar Rp 295,54 miliar," kata Bayu, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (20/11/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tak Perlu Keluar Rumah, Cek Status dan Tagihan JKN-KIS Cukup Hubungi Chika

Sementara itu, lanjut Bayu, sepanjang Januari hingga Oktober 2020, sebanyak 2.426 Kader JKN yang bermitra dengan BPJS Kesehatan berhasil mengumpulkan iuran Rp 106,168 miliar.

Hal tersebut dikatakan Bayu, dalam webinar Joint Work Plan dengan Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki, Kamis (19/11/2020).

Sebagai informasi, SGK merupakan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan di Turki yang sudah berdiri sejak 2006.

Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang fokus mengelola jaminan kesehatan, berdasarkan sifatnya, SGK mengelola dua jenis jaminan sosial.

Pertama, jaminan sosial dengan benefit jangka pendek, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta jaminan persalinan.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Tetap Maksimal

Kedua, jaminan sosial dengan benefit jangka panjang, yang meliputi jaminan hari tua, jaminan pensiun dini akibat hal-hal tak terduga (seperti kehilangan produktivitas akibat kecelakaan kerja), jaminan bagi penyintas, tunjangan pernikahan, dan tunjangan pemakaman.

Meski begitu, SGK dan BPJS Kesehatan memiliki kesamaan, yakni sama-sama menyediakan jaminan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang sudah tinggal di Turki.

Syaratnya, usia WNA masih di bawah 65 tahun, dan harus tinggal di Turki selama satu tahun.

Adapun benefit yang bisa didapat antara lain jaminan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, serta potongan harga untuk penebusan obat.

“Joint Work Plan merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan SGK Turki tahun lalu," ujar Bayu

"Meski punya kondisi dan tantangan berbeda, lewat kegiatan ini, kami diharapkan dapat saling berbagi keahlian, informasi, dan pengalaman yang bisa menjadi dasar pengembangan strategi pengumpulan iuran (revenue collection) ke depannya,” Kata Bayu.

Baca juga: Praktis, 7 Cara Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Bayu menambahkan, salah satu tantangan besar dalam pengumpulan iuran adalah rendahnya kesadaran dan kemauan sektor peserta JKN-KIS PBPU atau mandiri dalam membayar iuran. Terlebih, saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19.

“Untuk itu, melalui Program Relaksasi Tunggakan Iuran, pemerintah mengatur pemberian relaksasi pembayaran tunggakan iuran bagi peserta PBPU atau mandiri, dan Pekerja Penerima Upah (PPU),” ujar Bayu.

Sebagai informasi, penerimaan iuran program JKN-KIS didominasi segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 37 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah kepada masyarakat tidak mampu.

Namun jika dibandingkan dengan penerimaan iuran berdasarkan kategori peserta PBI (APBN dan APBD) serta non-PBI, terlihat bahwa program JKN-KIS didominasi kontribusi peserta non-PBI sebesar 51 persen dari total pendapatan.

Baca juga: Inovasi E-Dabu Memudahkan HRD Perusahaan Kelola BPJS Kesehatan Karyawan

“Berdasarkan data per Oktober 2020, realisasi pengumpulan iuran untuk semua segmen peserta adalah 92,31 persen. Sedikit di bawah target 2020 yaitu 94,74 persen. Hal tersebut terjadi karena pemungutan dari pemerintah daerah belum optimal, mengingat saat ini anggarannya dialokasikan untuk mengatasi pandemi Covid-19,” jelas Bayu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X