BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan BPJS Kesehatan

Inovasi E-Dabu Memudahkan HRD Perusahaan Kelola BPJS Kesehatan Karyawan

Kompas.com - 19/11/2020, 09:06 WIB
Kini, dengan layanan e-Dabu, HRD bisa mengerjakan urusan tersebut lebih efisien dan fleksibel. Dok. BPJS kesehatanKini, dengan layanan e-Dabu, HRD bisa mengerjakan urusan tersebut lebih efisien dan fleksibel.

KOMPAS.com – Pekerjaan Karin Siti Marsitoh (25) sebagai staf human resource development ( HRD) PT Sansan Saudara Tex Jaya 9, Tasikmalaya, dipermudah sejak ia dikenalkan dengan layanan Elektronik Data Badan Usaha ( e-Dabu) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan.

Segala urusan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) karyawan PT Sansan bisa dibereskan hanya di depan komputer kantor.

Ia pun lagi tak kerepotan mengelola 800-an data peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) di kantornya.

Karin bercerita, sebelum ada e-Dabu, waktunya banyak tersita untuk mengurusi hal tersebut. Terlebih, saat ia harus mengurus pengalihan kepesertaan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi PPU BU.

Baca juga: Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Proses ini biasanya membutuhkan waktu berbelit-belit. Ia harus bolak-balik ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi ulang data kepesertaan pegawai sudah sesuai dan teralihkan dengan benar.

Waktunya pun semakin banyak terbuang lantaran Karin juga harus mengantre di kantor BPJS Kesehatan.

Kini, dengan layanan e-Dabu, ia bisa mengerjakan urusan tersebut lebih efisien dan fleksibel. Waktunya pun tak terbuang percuma karena pengalihan data peserta JKN-KIS bisa dilakukan via komputer atau laptop di kantor

E-Dabu sangat membantu meringankan beban kerja saya selama ini,” ujar Karin, seperti dikutip dari laman bpjs-kesehatan.go.id, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Pelaksanaan Program PRB dan Prolanis Tetap Optimal

Komentar serupa juga dikemukakan Mitha Sugiarti (23), salah seorang staf HRD hotel di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Selain menggunakan layanan e-Dabu versi desktop, Mitha juga memanfaatkan aplikasi e-Dabu Mobile di smartphone.

Dengan aplikasi tersebut, ia bisa mengecek informasi BPJS Kesehatan badan usaha dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu menggunakan laptop atau komputer kantor.

“Biasanya (layanan e-Dabu) diakses melalui komputer atau laptop kantor. Jadi, (keberadaan e-Dabu Mobile membuat) proses administrasi menjadi lebih mudah,” kata Mitha seperti dikutip dari laman bpjs-kesehatan.go.id, Rabu (21/10/2020).

Fitur New e-Dabu BPJS Kesehatan

Dua layanan e-Dabu yang digunakan Karin dan Mitha merupakan bentuk inovasi digital dari BPJS Kesehatan untuk memudahkan badan usaha mengelola kepesertaan pegawainya.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Tetap Maksimal

Sejak diluncurkan pada 2015, e-Dabu mengalami beberapa kali pemutakhiran, termasuk fitur di dalamnya yang terus dikembangkan dari tahun ke tahun.

Untuk layanan via desktop, BPJS Kesehatan telah menyempurnakan layanan menjadi New e-Dabu versi 4.2 pada 2019.

Versi teranyar tersebut, menurut Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Semarang Nur Wulan Uswatun, diluncurkan untuk memperbaiki kekurangan versi sebelumnya.

New e-Dabu versi 4.2 memiliki berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh PIC badan usaha, seperti fitur perubahan data, pencetakan KIS Digital, rincian tagihan iuran, cek kepesertaan karyawan, dan cek tanggal cut-off.

Baca juga: Tetap Buka Layanan Tatap Muka, BPJS Kesehatan Perketat Protokol Kesehatan di Kantor Cabang

“(Dengan fitur terbaru dalam New e-Dabu), pemberi kerja maupun HRD tak perlu menghabiskan banyak waktu mengantre di kantor BPJS Kesehatan setempat karena dapat mengakses https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/Edabu/home/Login di mana pun dan kapan pun,” jelas Wulan seperti diberitakan Tribun Jateng, Selasa (15/9/2020).

E-Dabu versi mobile

Sementara itu, layanan e-Dabu versi mobile baru diperkenalkan BPJS Kesehatan pada Kamis (16/7/2020). Peluncuran layanan ini juga menjadi strategi lembaga pengelola program JKN-KIS tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Wulan menjelaskan, e-Dabu Mobile hadir untuk memberikan kemudahan badan usaha mengakses data melalui ponsel. Aplikasi ini sudah tersedia untuk smartphone Android dan dapat diunduh di Play Store.

Adapun e-Dabu Mobile dibekali tujuh fitur unggulan antara lain cek total tagihan, data peserta pegawai, riwayat pembayaran, data mutasi peserta, tren pembayaran iuran perusahaan sejak 2014, serta informasi kesehatan terkini.

Baca juga: Aplikasi Mobile JKN Penuhi Kebutuhan Peserta BPJS Kesehatan

Sekalipun masih dalam tahap pengembangan awal, kehadiran e-Dabu Mobile diharapkan bisa memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian informasi kepada perusahaan.

Dengan begitu, perusahaan jadi lebih praktis dalam memantau data kepesertaan JKN-KIS pegawainya.

 


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya