Mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Ungkap Red Notice Djoko Tjandra Alami Beberapa Penambahan

Kompas.com - 19/11/2020, 22:35 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) didampingi Kabag Pensat Ropenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers mengenai penyerangan teroris di Mapolda Riau, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/5/2018). Polisi berhasil mematahkan penyerangan di Polda Riau yang menyebabkan dua polisi terluka dan seorang lainnya meninggal dunia karena ditabrak mobil. Empat pelaku penyerangan tewas dilumpuhkan. ANTARA FOTO/RENO ESNIRKadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) didampingi Kabag Pensat Ropenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers mengenai penyerangan teroris di Mapolda Riau, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/5/2018). Polisi berhasil mematahkan penyerangan di Polda Riau yang menyebabkan dua polisi terluka dan seorang lainnya meninggal dunia karena ditabrak mobil. Empat pelaku penyerangan tewas dilumpuhkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen (Purn) Setyo Wasisto yang merupakan Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri periode 2013-2015 mengungkapkan, red notice di Interpol atas nama Djoko Tjandra mengalami beberapa kali penambahan atau adendum.

Hal itu diungkapkan Setyo saat menjadi saksi di sidang kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice dengan terdakwa Djoko Tjandra.

"Saya ingat ada beberapa adendum, adendum itu tambahan, yang saya ingat bahwa ada tambahan karena ada informasi bahwa Djoko Tjandra mengubah nama dan menggunakan paspor baru, maka kami kirim ke Interpol untuk diterbitkan adendum," ungkap Setyo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Saksi Ungkap Informasi Surat Palsu Pemberitahuan Terhapusnya Red Notice Djoko Tjandra

Setyo yang juga merupakan mantan Kepala Divisi Humas Polri itu menuturkan, penambahan terakhir dilakukan pada Februari 2019.Menurutnya, penambahan tersebut terkait tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra.

"Sehingga apabila dicari, nama-nama ini muncul, termasuk adendum terakhir 2019, bulan Februari. Adendum itu menyatakan karena dari penyidik Kejaksaan Agung bahwa kasus Djoko Soegiarto Tjandra hanya korupsi, kasus penggelapannya tidak, itu adendumnya," katanya.

Selain adendum, Setyo juga mengakui telah mengirim surat nomor R/08/II/2015/Divhubinter tertanggal 12 Februari 2015 perihal DPO atas nama Djoko Tjandra alias Joe Chan warga negara Papua Nugini kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Polisi Belum Temukan Bukti soal Dugaan Aliran Dana ke “Petinggi Kita” di Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Ia mengatakan, surat itu dikirim setelah melihat pemberitaan di koran mengenai orang tua Djoko Tjandra yang meninggal.

Menurutnya, surat itu sebagai peringatan kepada Ditjen Imigrasi agar waspada seandainya Djoko Tjandra kembali ke Indonesia setelah muncul kabar duka tersebut.

"Kami mengingatkan Kejaksaan sebagai pemegang kasusnya dan kepada Imigrasi sebagai tempat perlintasan imigrasi. Surat itu bersifat mengingatkan karena kemungkinan logikanya kalau orang tua meninggal, (Djoko Tjandra) akan datang, itu mengingatkan agar kita waspada," ujar dia.

Kemudian Setyo juga menjelaskan perihal red notice. Ia menuturkan, red notice adalah sebuah mekanisme dari Interpol di mana negara anggota Interpol meminta kepada anggota lain yang berjumlah 193 negara untuk menangkap dan menahan buronan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X