Kementerian PPPA Harap Perpres soal Kota Layak Anak Terbit Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Presiden (Perpres) tentang kebijakan kota layak anak (KLA) diharapkan segera terbit 2020 ini.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin mengatakan, pihaknya menginginkan agar Perpres tersebut dapat terbit bertepatan dengan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November 2020.

Namun, karena waktu tidak memungkinkan, maka Perpres tersebut pun diharapkan dapat terbit di sisa waktu tahun 2020 ini.

"Kami upayakan tahun 2020, rancangan Perpres tentang KLA bisa disahkan," ujar Lenny dalam peringatan 30 tahun Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Hak Anak secara daring, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Sinergi dan Koordinasi Dibutuhkan untuk Wujudkan Kota Layak Anak

Lenny mengatakan, apabila Perpres tersebut telah diterbitkan, maka akan menjadi landasan hukum terkait pemenuhan hak-hak anak.

Perpres tersebut juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002.

"Ini akan dijadikan landasan hukum untuk mengimplementasikan hak anak di tingkat yang terintegrasi sebagai tindak lanjut pelaksnaan UU," kata dia.

Adapun dalam implementasi konvensi hak anak di Indonesia, kata dia, pemerintah menggalakkan kota KLA di setiap daerah untuk melindungi anak dan memenuhi hak-hak mereka.

Baca juga: 30 Tahun Sudah Meratifikasi Hak Anak, PPPA: Indonesia Layak Anak Diharapkan Terwujud pada 2030

KLA sudah mulai dibuat percontohan pada 2006-2010 di 20 kabupaten/kota, kemudian pada 2010-2011 dialkukan revitalisasi untuk diimplementasikan.

Berdasarkan catatan Kementerian PPPA, berkat dukungan dan kerja sama seluruh stakeholder, saat ini KLA sudah berhasil diimplementasikan di 435 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Penerjemahannya (konvensi hak anak) di KLA karena konvensi hak anak diimplementasikan era otonomi sehingga masuk ke dalam skema kabupaten/kota, penerapnnya tetap dengan strategi pengaarusutamaan anak," kata dia.

Pembangunan KLA sendiri memiliki sistem berbasis hak anak yang mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang dimiliki.

"Tujuannya kita harus laksanakan menyeluruh sehingga anak-anak terpenuhi hak-haknya dan terlindungi," ucap dia.