Menlu: Lebih dari 50 Persen Perdagangan Indonesia Bergerak berkat Perjanjian Travel Corridor

Kompas.com - 19/11/2020, 16:00 WIB
Menteri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS. REUTERS via BBC INDONESIAMenteri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia saat ini sudah memiliki Travel Corridor Arrangement (TCA) dengan beberapa negara di dunia.

Negara-negara tersebut di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Korea Selatan, China, dan Singapura.

Kabar baiknya, kata dia, perjanjian tersebut telah berhasil menggerakkan 50 persen perdagangan Indonesia di tengah pandemi.

"TCA dengan negara-negara tersebut bisa menggerakkan lebih dari 50 persen perdagangan Indonesia," kata Retno dalam acara virtual Jakarta Food Security Summit ke-5 tentang Strategi Ekspor Indonesia Saat dan Pasca Pandemi, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Jokowi Harap ASEAN Travel Corridor Diimplementasikan Awal Tahun 2021

Ia mengungkapkan, saat ini total nilai perdagangan Indonesia dengan ASEAN, UEA, Korea Selatan, China dan Singapura mencapai 188,6 miliar dollar AS.

Adapun nilai tersebut, jelasnya, setara dengan 55,6 persen dari total perdagangan Indonesia terhadap dunia.

Sebabnya, Retno menilai bahwa perjanjian TCA tersebut merupakan hal penting dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia karena mampu membuka akses ekonomi bagi bisnis esensial.

"Tetapi TCA ini juga merefleksikan soliditas dan kepercayaan antar negara dalam upaya keluar dari krisis ini secara bersama," ucapnya.

Baca juga: Travel Corridor Indonesia-China Bukan untuk Kunjungan Wisata

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang menegosiasikan TCA dengan Jepang untuk membuka perjalanan terbatas untuk keperluan bisnis.

"Saat ini kita sedang negosiasi dengan Jepang. Selain itu, Framework TCA juga sudah disepakati dalam KTT ASEAN," tambahnya.

Ia mengatakan, digitalisasi telah membantu berjalannya bisnis di berbagai sektor selama pandemi meski tidak semuanya bisa.

Maka dari itu perlu dilakukan beragam upaya mendukung pertemuan bisnis secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu caranya yaitu dengan skema perjanjian TCA dengan berbagai negara.

"Karena dalam kondisi saat ini, kita enggak punya luxury untuk menunggu pandemi selesai dulu baru kemudian pemulihan ekonomi dilakukan. Tetapi kita harus lakukan serempak dan seimbang ekonomi dan kesehatan," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X