Pemekaran Madura Jadi Provinsi, Mahfud: Tak Sulit Asal Syarat Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan, rencana pemekaran Pulau Madura menjadi provinsi bisa terealisasi asalkan sejumlah syarat bisa terpenuhi.

Hal itu diungkapkannya setelah menerima sejumlah tokoh masyarakat Madura yang tengah berjuang memisahkan Pulau Madura dengan Jawa Timur di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Selasa (17/11/2020).

"Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal di bawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Upacara Virtual, Mahfud MD Pilih Kenakan Baju Tukang Sate Madura

Mahfud MD mengakui bahwa dirinya telah terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran Madura sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif yang dihadapi harus segera diselesaikan. Apalagi, lanjut Mahfud, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk bupati dan DPRD.

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Ahmad Zaini menjelaskan, untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini timnya sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya.

"Saat ini sedang dibahas dan disusun pamekasan menjadi kota. Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD: Kalau Buat Rusuh, Berarti Bukan Pengikutnya Rizieq Shihab

Zaini juga meminta supaya Mahfud turut serta dalam memperjuangkan keinginan masyarakat Madura.

"Kami mohon Bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi Provinsi," kata Zaini.

Selain itu, Zaini juga berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur di Madura, khususnya terkait dengan pembangunan jalan lintas Madura untuk diperlebar atau dibuatkan jalan tol.

"Bapak Menko mohon disampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit, Bapak tahu sendiri," kata dia.

Baca juga: Mahfud: Orang yang Timbulkan Kerumunan Berpotensi Jadi Pembunuh Kelompok Rentan Covid-19