Mahfud: Orang yang Timbulkan Kerumunan Berpotensi Jadi Pembunuh Kelompok Rentan Covid-19

Kompas.com - 16/11/2020, 15:29 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Menkes Terawan Agus Putranto (kiri) saat mengikuti zikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020). Kegiatan bertema Dari Natuna Selamatkan Indonesia ini digelar untuk mendoakan para WNI yang tengah diobservasi setelah dievakuasi dari Wuhan, China, dan untuk keselamatan warga Natuna serta masyarakat Indonesia secara umum, terkait kian merebaknya virus corona. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Menkes Terawan Agus Putranto (kiri) saat mengikuti zikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020). Kegiatan bertema Dari Natuna Selamatkan Indonesia ini digelar untuk mendoakan para WNI yang tengah diobservasi setelah dievakuasi dari Wuhan, China, dan untuk keselamatan warga Natuna serta masyarakat Indonesia secara umum, terkait kian merebaknya virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut penyelenggara kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa berpotensi menjadi pembunuh bagi kelompok rentan virus corona atau Covid-19.

"Orang yang sengaja melakukan kerumunan massal tanpa mengindahkan protokol kesehatan, berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Mahfud MD: Kalau Buat Rusuh, Berarti Bukan Pengikutnya Rizieq Shihab

Mahfud menuturkan telah mencermati kasus kerumunan massa sejak sepekan terakhir. Khususnya, kerumunan massa yang terjadi pada periode 10 hingga 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Menurutnya, kasus kerumunan massa yang terjadi pada sepekan terakhir tersebut bisa meruntuhkan upaya melawan Covid-19 dalam delapan bulan terakhir.

Terlebih, upaya itu juga telah memakan belasan ribu jiwa. Bahkan, tak sedikit tenaga kesehatan menjadi korban ketika berjuang melawan Covid-19.

"Pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini, bisa membuyarkan segala upaya yang telah dilakukan delapan bulan terakhir," ucap Mahfud.

Baca juga: Satgas: Pemberian Masker Kepada Rizieq Shihab Bukan Bentuk Dukungan Pemerintah

Mahfud menambahkan, setiap warga negara pada dasarnya mempunyai hak kebebasan dalam menyampaikan ekspresinya.

Namun, kebebasan tersebut tetap harus berpijak pada aturan yang ada. Dengan demikian, penggunaan hak bereskpresi tetap berjalan sesuai koridor hukum.

"Sehingga, harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tenteram, dan damai," tegas Mahfud.

Adapun kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus 467.113 kasus hingga Minggu (15/11/2020). Sementara, pasien sembuh sebanyak 391.991 orang dan kasus meninggal dunia 15.211 orang.

Sedangkan, 63.380 orang berstatus suspek. Penyebaran Covid-19 telah berdampak pada 505 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Baca juga: Pemberian Masker ke Petamburan Tuai Pro Kontra, Doni Monardo Minta Maaf



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X