Komisi X: Sesuai Arahan Presiden, Peta Jalan Pendidikan Harus Mengantisipasi Perubahan di Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pembentukan peta jalan (road map) pendidikan diperlukan sebagai dasar penentuan arah kebijakan pendidikan nasional.

Hal itu sesuai arahan presiden Joko Widodo dalam rapat terbatasnya pada tanggal 4 Juni 2020 yang lalu.

Presiden, kata Huda, mengingatkan bahwa pembentukan peta jalan pendidikan nasional harus memperhatikan perubahan-perubahan besar yang terjadi di seluruh belahan dunia.

“Mulai dari disrupsi teknologi, dampak pada sektor penerapan otomatisasi, artificial intelegent, big data, internet of think dan lain sebagainya,” ujar Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Seperti Ini Catatan Kritis Komisi X DPR Terkait Peta Jalan Pendidikan

Huda mengatakan, peta Jalan Pendidikan ini, menurut Presiden Jokowi harus fleksibel terhadap keadaan yang dihadapi lingkungan pendidikan.

“Termasuk presiden mengingatkan kepada kita semua bahwa kebijakan yang ada dalam peta jalan pendidikan harus mengantisipasi perubahan demografis, profil sosial ekonomi dari populasi yang termasuk di dalamnya, perubahan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan, hingga perubahan struktural yang cepat akibat pandemi Covid-19 misalnya terkait pembelajaran jarak jauh,” papar Huda.

Di sisi lain, Huda mengatakan, senada dengan arahan presiden, Komisi X juga memiliki beberapa catatan dari berbagai masukan yang ada sejak masa sidang satu dan masa sidang dua terkait dengan perlu adanya peta jalan pendidikan nasional tersebut.

Baca juga: Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Isu pertama yang sampai hari ini masih relevan, kata Huda, yakni masih terjadinya tumpang-tindih tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, belum meratanya kualitas pendidikan khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana berikut juga mutu pendidikan.

Ketiga, isu terkait kesejahteraan dan mutu sumber daya pendidik baik guru, dosen yang masih butuh afirmasi dari pihak pemerintah.

“Keempat, isu terkait inkonsistensi kurikulum, ini juga masih mewarnai dunia pendidikan kita,” kata Huda,

Baca juga: Peta Jalan Pembelajaran Jarak Jauh: Peluang di Tengah Keterbatasan

“Yang ke lima tentu, kami mengidentifikasi masih lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan kita,” tutur Politisi PKB ini.

Huda mengatakan, Komisi X sebagai pengemban amanat di sektor pendidikan bisa setiap saat melakukan evaluasi melalui kritik ataupun masukan terhadap apa saja yang diperlukan dalam peta jalan pendidikan nasional tersebut.

“Saat bersamaan kita berharap ada kritik dan masukan ketika peta jalan pendidikan ini di-publish dan diketahui oleh masyarakat secara langsung,” tutur Huda.