Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Tolak Tawaran Bank Dunia Bantu Sektor Kesehatan, tapi Minta untuk Rehabilitasi Mangrove

Kompas.com - 17/11/2020, 15:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah Indonesia mendapat banyak sekali tawaran bantuan untuk sektor kesehatan dari Bank Dunia.

Namun, tawaran itu Luhut tolak karena pemerintah merasa masih mampu.

"World Bank menawarkan banyak sekali bantuan tapi saya katakan kita cukup. Dia bilang kami menyiapkan budget untuk vaksin, saya bilang kita cukup," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring, Selasa (17/11/2020).

Meski begitu, Luhut tak menolak tawaran Bank Dunia di sektor lainnya. Ia pun meminta agar pemerintah Indonesia dibantu dalam program rehabilitasi mangrove.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Kadang yang Mengaku Intelektual, Tidak Baca Sudah Komentar

Permintaan tersebut, kata Luhut, telah disanggupi Bank Dunia. Bahkan, mereka juga bersedia membantu program pemerintah mengenai rehabilitasi terumbu karang.

"Kalian bantu kami di dalam mangrove saja, kami punya program 630 ribu hektare replanting mangrove di Indonesia dan itu adalah the largest mangrove replanting program in the world (program rehabilitasi mangrove terluas di dunia). Dan mereka mau," ujarnya

Di hadapan petinggi Bank Dunia, Luhut mengaku, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berorientasi pada generasi mendatang Indonesia.

Pelayanan yang diberikan pemerintah ditujukan kepada rakyat, bukan kepada pemberi bantuan.

Baca juga: Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

"Jadi kalian juga jangan merasa bahwa kami ini harus menservis kalian. Yang kami servis pertama adalah generasi yang akan datang rakyat Indonesia," ujar Luhut.

"Saya kira itu message itu very clear karena jangan mereka menganggap bahwa kita itu tidak ada disiplin atau kau kurang memperhatikan masalah lingkungan," tuturnya.

Luhut pun meminta dunia untuk tidak menceramahi Indonesia ihwal lingkungan.

Sebab, pemerintah telah cukup memberi perhatian dalam hal tersebut.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina

Ia mencontohkan, tahun 2015 terjadi kebakaran hutan di lahan seluas 2 juta hektare. Di tahun 2019, angka itu menurun menjadi kurang dari 150.000 hektare.

Sementara, pada periode yang sama, hampir 4 juta hejtare lahan terbakar di Amerika, 6 juta hektare lahan terbakar di Australia, dan sejumlah negara lainnya.

"Jadi diplomasi itu diplomasi straight forward (tegas) tetap dengan humble tone (rendah hati) tetapi we have to make it clear bahwa we are doing the right thing and on the right track juga (kita harus memastikan bahwa kita melakukan hal yang benar dan berada di jalan yang benar)," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com