Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal UU Cipta Kerja, Luhut: Kadang yang Mengaku Intelektual, Tidak Baca Sudah Komentar

Kompas.com - 17/11/2020, 14:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, ada banyak pihak yang mengedepankan emosi untuk berkomentar ihwal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Luhut pun menyesalkan hal itu. Sebab, terkadang ada pula intelektual yang belum membaca UU tersebut tetapi sudah ikut angkat bicara.

"Jadi hal-hal seperti ini tidak dilihat dengan jernih, hanya emosional saja untuk memberikan komentar. Dan sedihnya kadang-kadang yang mengaku intelektual juga tidak membaca sudah berkomentar," kata Luhut dalam sebuah diskusi daring yang digelar Selasa (17/11/2020).

Luhut mencontohkan perubahan ketentuan mengenai pesangon yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayarkan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK sebanyak 32 kali gaji.

Baca juga: Luhut: Kalau Pejabat Tidak Aneh-aneh Buat Kerumunan, Covid-19 Dapat Dikendalikan

 

Dalam UU Cipta Kerja, jumlah itu dikurangi menjadi 25 kali gaji. Rinciannya, 19 kali gaji dibayarkan perusahaan, 6 kali gaji dibayarkan pemerintah melalui jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Meski terjadi penurunan, Luhut yakin seluruh uang tersebut diterima pekerja. Sementara, jika menggunakan mekanisme pesangon 32 kali gaji, hanya 7 hingga 8 persen yang bisa dibayarkan perusahaan. Sementara yang lain, kata dia, ditinggalkan.

"Sekarang, pemerintah buat 'oke kalian kasih 19, pemerintah kasih 6, jadi 25 kali'. Tapi hampir pasti diterima," ucapnya.

"Paling tidak, 6 kali itu pasti diberikan karena pemerintah meng-guarantee, yang 19 kali pasti persentage-nya lebih dari 7 persen. Mungkin bisa setengahnya (perusahaan yang bisa memenuhi) atau lebih. Kenapa? Ya angkanya yang masuk akal," imbuh Luhut.

Luhut juga menyinggung mengenai perizinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa dilakukan secara daring dengan adanya UU Cipta Kerja.

Dari 64 juta UMKM, sudah ada 11 juta yang perizinannya bisa diproses secara online. Diharapkan, dalam dua tahun ke depan ada lebih dari 60 juta perizinan UMKM dengan metode ini

"Ini adalah backbone ekonomi, ini yang harus kita betul-betul perbaiki sehingga kita betul-betul memperhatikan hal ini," ucapnya.

Baca juga: Singgung Kerumunan di Jakarta, Luhut: Ada Pejabat yang Hadir, tetapi Tak Karantina

 

Menurut Luhut, kemajuan-kemajuan tersebutlah yang hingga kini tidak banyak dilihat publik dari disahkannya UU Cipta Kerja.

"Padahal ini sebenarnya menciptakan jutaan lapangan kerja," tutur Luhut.

Diberitakan, omnibus law Undang-undang Cipta Kerja akhirnya resmi diundangkan. Di tengah masifnya penolakan, Presiden Joko Widodo menandatangani naskah UU tersebut pada pada Senin (2/11/2020).

Beleid itu tercatat sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejak awal dibahasnya RUU itu, banyak kalangan yang sudah melakukan penolakan khususnya para buruh atau pekerja. Puncak penolakan terjadi pasca RUU itu disahkan dalam rapat paripurna di DPR pada 5 Oktober lalu.

Kini, kontroversi UU Cipta Kerja masih terus bergulir melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Nasional
Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Pilpres 2024

Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Pilpres 2024

Nasional
AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

AHY: Selamat Pak Prabowo-Gibran, Presiden Terpilih 2024-2029

Nasional
Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Apresiasi Putusan MK, AHY: Kami Tahu Beban dan Tekanan Luar Biasa

Nasional
Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Di Hannover Messe 2024, Pertamina Patra Niaga Paparkan Upaya Pemerataan Energi Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com